BERITA PAJAK HARI INI

Kenaikan Harga Pangan Mengintai

Redaksi DDTCNews | Jumat, 27 Mei 2016 | 10:02 WIB
Kenaikan Harga Pangan Mengintai

JAKARTA, DDTCNews — Berita mengenai kenaikan harga komoditas pangan menjelang bulan puasa tersebar di beberapa media cetak, Jumat (27/5). Pemerintah dipandang belum dapat memecahkan masalah fluktuasi harga yang setiap tahunnya mengalami kenaikan menjelang puasa.

Di tengah naiknya harga komoditas pangan, DPR menilai target pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,3%-5,9% yang disodorkan pemerintah dinilai terlalu optimistis. Lalu apa risiko yang akan muncul jika target pertumbuhan ini kembali meleset? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Jelang Puasa, Harga Pangan Naik Lagi

Pemerintah dinilai belum bisa memecahkan masalah fluktuasi harga menjelang puasa. Bahkan tahun ini harga dipandang bergerak lebih tak terkendali karena strategi stabilisasi yang kurang tajam. 12 dari 17 komoditas pangan pokok tercatat naik.

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah
  • Target Pertumbuhan Ekonomi 2017 Terlalu Tinggi

Kisaran 5,3%-5,9% untuk target pertumbuhan ekonomi 2017 dinilai terlalu tinggi oleh mayoritas fraksi di DPR. Proyeksi yang dipancang terlalu tinggi tersebut akan memunculkan risiko fiskal. Risiko ini akan muncul dari tingginya shortfall—selisih antara realisasi dan target—penerimaan pajak.

  • Minyak Goreng Kemasan Diminta Bebas PPN

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia melobi Kementrian Perdagangan agar menerapkan PPN 0% untuk produk minyak goreng kemasan, terkait dengan Permendag Nomor 9 Tahun 2016 yang akan memberlakukan wajib minyak goreng kemasan pada 1 April 2017. Tujuannya agar harga minyak goreng kemasan tidak menjadi terlalu tinggi.

  • Skema Tarif 2 Lapis Disetujui

DPR dan pemerintah akan menyepakati sejumlah isu krusial tax amnesty pada pekan depan. Penyelesaian pembahasan menyimpulkan perubahan skema tarif uang tebusan RUU tax amnesty sudah disetujui menjadi 2 lapis. Karena pengampunan pajak hanya akan berlaku 6 bulan hingga Desember 2016.

Baca Juga:
Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran
  • Panja Utang Dibentuk Setelah Tax Amnesty

Pembentukan panitia kerja (panja) akan dilakukan setelah RUU tax amnesty disahkan. Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit mengatakan sudah mempersiapkan nama-nama kandidat panja. Tujuan dari panja adalah untuk mengevaluasi utang dan instrumen pembiayaan lainnya yang ditarik pemerintah untuk menutupi defisit APBN.

  • Ekonomi Anjlok, Venezuela Belanja Pakai Emas

Ekonomi Venezuela memburuk seiring dengan jatuhnya harga minyak dunia. Penjualan emas sebagai aset terakhir pun menjadi pilihan untuk membiayai belanja negara. Sampai dengan saat ini Venezuela masih memiliki 367 ton emas dan masuk ke dalam 16 besar negara dengan kepemilikan logam mulia terbesar di dunia. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Jumat, 18 Oktober 2024 | 09:14 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

Kamis, 17 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN