INGGRIS

Kena Pajak Layanan Digital, Perusahaan Ini Tak Bebankan ke Pelapak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 13 Agustus 2020 | 13:20 WIB
Kena Pajak Layanan Digital, Perusahaan Ini Tak Bebankan ke Pelapak

Ilustrasi. (sellerexpress.com)

LONDON, DDTCNews – Perusahaan e-commerce multinasional eBay berkomitmen untuk patuh dan membayar pajak layanan digital/digital services tax (DST) yang resmi berlaku di Inggris.

Melalui keterangan resmi, eBay memastikan pengenaan DST sebesar 2% atas raksasa digital yang beroperasi di Inggris tidak akan dibebankan kepada pelapak atau penjual di platform e-commerce eBay. Dengan demikian, tidak ada kenaikan biaya bagi pelapak yang menjual barang melalui eBay.

"Banyak dari Anda yang bertanya apakah eBay akan membebankan pajak ini kepada penjual dalam bentuk biaya baru untuk berjualan. Kami yakinkan Anda, hal itu tidak akan kami lakukan,” demikian bunyi penggalan keterangan resmi eBay Inggris, dikutip pada Kamis (13/8/2020).

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Keputusan eBay ini menjadi angin segar bagi sekitar 300.000 pelapak asal Inggris yang menjual produknya melalui platform eBay. Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu berkomitmen menjadikan pasar eBay di Inggris sebagai pasar yang dinamis dan mengakomodasi semua level penjual.

Perusahaan itu menyatakan DST secara khusus ditujukan untuk perusahaan penyedia jasa layanan perdagangan elektronik. Oleh karena itu, beban pajak tersebut seharusnya tidak dilimpahkan kepada pelapak yang sebagian besar merupakan pelaku usaha kecil dan menengah Inggris.

Seperti diketahui, pajak layanan digital merupakan salah satu pungutan baru yang diperkenalkan pemerintah Inggris melalui UU Keuangan 2020 yang diteken pada 22 Juli 2020. Pungutan DST berlaku surut mulai 1 April 2020.

Baca Juga:
Hingga September, Setoran Pajak Sektor Digital Tembus Rp28,91 Triliun

Pungutan pajak sebesar 2% ini berlaku untuk perusahaan digital besar yang menawarkan layanan media sosial, mesin pencari, dan e-commerce. Adapun pajak layanan digital baru berlaku ketika suatu perusahaan atau grup memiliki pendapatan konsolidasi global lebih dari £500 juta.

Selain itu, terdapat syarat lain yang digunakan pemerintah, yakni dari total konsolidasi pendapatan global tersebut, korporasi membukukan pendapatan atas layanan digital di Inggris yang nilainya lebih dari €25 juta setahun.

Pemerintah Inggris menyatakan di bawah kerangka perpajakan internasional saat ini, pelaku usaha digital tidak memperhitungkan aspek jumlah pengguna layanan (user participation) saat mengalokasikan keuntungan di berbagai negara.

“Langkah ini [penerapan DST] akan memastikan bisnis multinasional tetap memberikan kontribusi yang adil untuk mendukung pembiayaan bagi pelayanan publik," tulis keterangan resmi Otoritas Pajak dan Bea Cukai Inggris (Her Majesty’s Revenue and Customs/HMRC), seperti dilansir Tame Bay. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Senin, 07 Oktober 2024 | 17:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Hingga September, Setoran Pajak Sektor Digital Tembus Rp28,91 Triliun

Minggu, 06 Oktober 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN