Kemenkeu Tegaskan NPWP Tidak Jadi Syarat Penyaluran Banpres Produktif

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menegaskan penyaluran bantuan presiden (banpres) produktif senilai Rp2,4 juta kepada usaha mikro tidak mensyaratkan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Adi Budiarso mengatakan pemerintah memang sempat berencana mensyaratkan kepemilikan NPWP pada penerima banpres produktif. Namun, rencana itu dibatalkan karena khawatir membebani pelaku usaha.

"Karena belum tentu dia belum punya NPWP. Kemarin akhirnya diturunkan, jadi cukup NIK [nomor induk kependudukan] dan KTP [kartu tanda penduduk]. Enggak perlu NPWP,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi VI DPR RI, Senin (31/8/2020).

Adi mengatakan persyaratan yang rumit sering kali menjadi hambatan penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menyusun syarat yang ringkas agar berbagai program pemulihan ekonomi nasional segera terserap dan dirasakan masyarakat.

Dia menyebut berbagai hambatan penyaluran bantuan sosial selalu dibicarakan dalam rapat yang digelar setiap pekan. Jika dirasa memberatkan dan tidak efektif, menurutnya, suatu syarat bisa dihapus asal tidak merusak akuntabilitasnya.

Mengenai syarat kepemilikan NPWP yang dihapus, Adi menilai tidak akan ada masalah karena bisa ditetapkan berdasarkan jabatan. "Jadi nanti kalau memang dibutuhkan, kantor pajak bisa mendukung proses akselerasinya," ujarnya.

Pembahasan mengenai kepemilikan NPWP sebagai syarat penerima banpres produktif itu bermula dari pernyataan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Evita Nursanty. Evita mengaku mendengar kabar tentang syarat penyaluran banpres produktif yang memberatkan pelaku usaha mikro, lantaran harus memiliki NPWP.

"Enggak gampang mencari pengusaha mikro, terutama di daerah, di desa-desa, yang mereka punya NPWP. Lebih baik dipermudah,” katanya.

Menurutnya syarat-syarat penyaluran bantuan sosial harus dimudahkan agar anggaran belanja segera terserap dan tujuan pemulihan ekonomi nasional segera tercapai.

Pemerintah telah menganggarkan dana Rp28,8 triliun untuk program banpres produktif. Bantuan itu diperkirakan mampu menjangkau sekitar 12 juta UMK. Pencairannya akan dilakukan secara bertahap.

Adapun syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh banpres produktif adalah memiliki usaha mikro-ultra mikro. Selain itu, pelaku usaha harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan NIK, tidak memiliki kredit di perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, serta saldo di rekening tidak melebihi Rp2 juta. (kaw)