KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Pemanfaatan Tax Holiday oleh Industri Farmasi Sepi

Dian Kurniati | Selasa, 09 November 2021 | 16:11 WIB
Kemenkeu Sebut Pemanfaatan Tax Holiday oleh Industri Farmasi Sepi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat hingga saat ini belum ada pelaku industri farmasi yang memanfaatkan fasilitas tax holiday.

Analis Kebijakan Pajak Penghasilan BKF Kemenkeu Wahyu Hidayat mengatakan pemerintah memberikan fasilitas tax holiday salah satunya untuk mendukung industrialisasi substitusi impor. Fasilitas itu diberikan kepada industri pionir, termasuk farmasi.

"Memang fasilitas ini sifatnya tidak wajib untuk diambil. Silakan kalau mau dimanfaatkan, pemerintah sudah memberikan fasilitas, tapi sejauh ini belum ada dari sektor farmasi," katanya, Senin (8/11/2021).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Wahyu mengatakan insentif perpajakan untuk penanaman modal industri farmasi mencakup tax holiday, tax allowance, keringanan pajak pertambahan nilai, dan pembebasan bea masuk. Insentif tersebut diberikan untuk mendorong peningkatan investasi baru di Indonesia.

Fasilitas tax holiday diberikan melalui PMK 130/2020 kepada industri pionir. Kriterianya yakni industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Pemberian tax holiday dilakukan berdasarkan sejumlah ketentuan, terutama soal nilai modal yang ditanamkan. Pada penanaman modal minimum Rp30 triliun, tax holiday yang dapat diberikan mencapai 20 tahun.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Wahyu menyebut terdapat 18 industri yang dapat memperoleh insentif tersebut, termasuk industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi. Adapun sektornya meliputi industri bahan baku utama pembuatan vaksin, industri bahan baku utama farmasi berbasis bioteknologi, dan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah.

Kemudian, ada industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin, industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi berbasis bioteknologi, serta industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah.

Sayangnya, dari 82 penanaman modal yang sudah memperoleh tax holiday hingga Oktober 2021, tidak ada yang bergerak di bidang industri farmasi. Data pada Online Single Submission (OSS) menunjukkan ada 1 wajib pajak pada industri farmasi yang eligible memperoleh tax holiday tetapi belum mengajukan permohonan.

Baca Juga:
Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Wahyu menjelaskan Kemenkeu telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian agar pelaku industri di bidang farmasi memanfaatkan fasilitas tax holiday. Menurutnya, proses pengajuannya sangat mudah karena cukup melalui OSS.

"Kami sudah menyiapkan melalui OSS. Ketika seorang pelaku usaha mengajukan permohonan penanaman modal atau izin, di situ sudah ada menu yang tersedia, kalau penanaman modalnya eligible untuk mendapat tax holiday," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Jumat, 18 Oktober 2024 | 09:14 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN