Kemenkeu Sebut Opsen Pajak di UU HKPD untuk Atasi Isu Silpa Provinsi

PEKANBARU, DDTCNews - Keberadaan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) diharapkan mampu mengurangi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada APBD provinsi.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan salah satu penyebab tingginya SiLPA pada level provinsi selama ini salah satu adalah adanya bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) yang belum terbagi.

"Dari evaluasi kami, ada SiLPA di bank yang cukup tinggi di provinsi karena DBH-nya belum dibagikan. Untuk itu, sekarang kami gunakan mekanisme opsen," katanya dalam Sosialisasi UU HKPD di Provinsi Riau, Jumat (25/3/2022).

Dengan adanya opsen, lanjut Astera, penerimaan PKB dan BBNKB langsung terbagi antara provinsi dan kabupaten/kota, tanpa perlu skema bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota.

Pada UU HKPD, tarif opsen atas PKB dan BBNKB ditetapkan 66% dari pajak yang terutang. Dengan opsen, tarif PKB dan BBNKB mengalami penurunan dibandingkan dengan tarif pada UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Tarif PKB maksimal pada UU HKPD diatur sebesar 1,2%, lebih rendah dibandingkan dengan tarif pada UU PDRD sebesar 2%. Tarif BBNKB pada UU HKPD ditetapkan maksimal sebesar 12%, lebih rendah dari tarif maksimal pada undang-undang lama sebesar 20%.

"Tarifnya kami turunkan. Setelah itu, dikenakan opsen atau tambahan. Dengan demikian, beban wajib pajak ini tidak berubah. Ini yang kami jaga agar jangan sampai masyarakat dengan UU HKPD, kok bebannya jadi meningkat," ujar Prima.

Untuk diketahui, UU HKPD telah diundangkan pada 5 Januari 2022 dan ditetapkan berlaku sejak tanggal tersebut. Namun, Pasal 192 UU HKPD memberikan waktu selama 2 tahun bagi pemerintah pusat untuk menetapkan peraturan pelaksanaan. (rig)