APBN 2024

Kemenkeu Catat Realisasi Pembiayaan Utang Kuartal I Turun 53 Persen

Muhamad Wildan | Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00 WIB
Kemenkeu Catat Realisasi Pembiayaan Utang Kuartal I Turun 53 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan paparan.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang per kuartal I/2024 mencapai Rp104,7 triliun, turun 53,6% dibandingkan dengan realisasi pembiayaan utang pada kuartal I/2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi utang yang rendah pada tahun ini tak terlepas dari kehatian-hatian pemerintah dalam menerbitkan surat berharga negara (SBN) di tengah ketidakpastian pasar keuangan dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami memahami situasi di pasar keuangan dan pasar surat berharga itu saling memengaruhi. Oleh karena itu, kami akan tetap mengelola secara prudent, hati-hati," katanya, dikutip pada Jumat (3/5/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Menurut Sri Mulyani, langkah pragmatis dan oportunistik akan diambil guna memastikan pemerintah dapat dengan leluasa memilih timing, volume, dan jenis surat berharga yang diterbitkan.

Hal tersebut diperlukan guna menjaga keberlangsungan anggaran serta memastikan pemerintah bisa memperoleh pembiayaan dengan cost yang paling efisien atau rendah.

"Ini adalah waktu-waktu yang cukup dinamis karena perubahan dari nilai tukar, yield, dan juga guncangan yang berasal dari negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa yang harus kita perhatikan, termasuk Jepang dalam hal ini," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Tak hanya itu, lanjutnya, Kementerian Keuangan juga senantiasa memperhatikan perkembangan di Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir guna menentukan kebijakan penerbitan SBN berdenominasi asing.

"Untuk instrumen [SBN] dalam negeri kita akan lihat antara retail dan institusional. Ini semua akan terus kami waspadai dan akan menentukan arah dari pembiayaan kita. Defisit kita tadi masih dalam positif, tetapi 3 kuartal ke depan kita harus melihat secara hati-hati," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja