APBN 2024

Kemenkeu Catat Realisasi Pembiayaan Utang Kuartal I Turun 53 Persen

Muhamad Wildan | Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00 WIB
Kemenkeu Catat Realisasi Pembiayaan Utang Kuartal I Turun 53 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan paparan.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang per kuartal I/2024 mencapai Rp104,7 triliun, turun 53,6% dibandingkan dengan realisasi pembiayaan utang pada kuartal I/2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi utang yang rendah pada tahun ini tak terlepas dari kehatian-hatian pemerintah dalam menerbitkan surat berharga negara (SBN) di tengah ketidakpastian pasar keuangan dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami memahami situasi di pasar keuangan dan pasar surat berharga itu saling memengaruhi. Oleh karena itu, kami akan tetap mengelola secara prudent, hati-hati," katanya, dikutip pada Jumat (3/5/2024).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Menurut Sri Mulyani, langkah pragmatis dan oportunistik akan diambil guna memastikan pemerintah dapat dengan leluasa memilih timing, volume, dan jenis surat berharga yang diterbitkan.

Hal tersebut diperlukan guna menjaga keberlangsungan anggaran serta memastikan pemerintah bisa memperoleh pembiayaan dengan cost yang paling efisien atau rendah.

"Ini adalah waktu-waktu yang cukup dinamis karena perubahan dari nilai tukar, yield, dan juga guncangan yang berasal dari negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa yang harus kita perhatikan, termasuk Jepang dalam hal ini," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Tak hanya itu, lanjutnya, Kementerian Keuangan juga senantiasa memperhatikan perkembangan di Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir guna menentukan kebijakan penerbitan SBN berdenominasi asing.

"Untuk instrumen [SBN] dalam negeri kita akan lihat antara retail dan institusional. Ini semua akan terus kami waspadai dan akan menentukan arah dari pembiayaan kita. Defisit kita tadi masih dalam positif, tetapi 3 kuartal ke depan kita harus melihat secara hati-hati," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya