PERMENDAGRI 82/2022

Kemendagri Mulai Tetapkan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat

Muhamad Wildan | Jumat, 18 November 2022 | 11:00 WIB
Kemendagri Mulai Tetapkan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat

Tampilan awal salinan Permendagri No. 82/2022.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan dasar pengenaan pajak (DPP) kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak alat berat tahun pajak 2022.

DPP tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 82/2022 sesuai dengan amanat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Untuk melaksanakan ketentuan ... Pasal 19 ayat (4) UU HKPD, perlu menetapkan Permendagri tentang DPP Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan pajak alat berat tahun 2022," bunyi bagian pertimbangan Permendagri 82/2022, dikutip pada Jumat (18/11/2022).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Merujuk pada Pasal 17 Permendagri 82/2022, pajak alat berat dikenakan berdasarkan nilai jual alat berat (NJAB). Berdasarkan Pasal 1 angka 13, NJAB adalah harga pasaran umum alat berat yang bersangkutan.

Lebih lanjut, NJAB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum (HPU) pada pekan pertama Desember atas alat berat yang bersangkutan. Kemudian, HPU juga harus diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Pada Pasal 19, ditegaskan bahwa pemerintah provinsi baru dapat memungut pajak alat berat apabila telah ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pemungutan pajak alat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Sebagai informasi, UU HKPD telah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan pajak alat berat atas kepemilikan ataupun penguasaan alat berat.

Pajak atas kepemilikan atau penguasaan alat berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 bulan berturut-turut dan dibayar sekaligus di muka. Tarif pajak alat berat diatur paling tinggi sebesar 0,2% dan harus ditetapkan lewat peraturan daerah. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra