KERJA SAMA INTERNASIONAL

Kembangkan Mineral Berkelanjutan, Pemerintah RI Kerja Sama dengan AS

Muhamad Wildan | Senin, 13 November 2023 | 11:30 WIB
Kembangkan Mineral Berkelanjutan, Pemerintah RI Kerja Sama dengan AS

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menyepakati untuk melakukan kerja sama di bidang pengembangan energi dan mineral secara berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut dicapai melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) bidang kerja sama energi dan mineral berkelanjutan secara sirkuler atau desk to desk antara menteri ESDM dan duta besar AS untuk Indonesia.

"Penandatanganan ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara dalam memperkuat kolaborasi dalam peningkatan kerja sama energi dan mineral berkelanjutan dan melengkapi kerja sama energi yang sudah ada," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, dikutip pada Senin (13/11/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Kerja sama ini bakal memayungi program energy resources governance initiatives (ERGI) dan clean energy demand initiative (CEDI). Kedua program tersebut merupakan inisiatif AS untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan tata kelola mineral berkelanjutan.

Perlu diketahui, ERGI adalah inisiatif Kementerian Luar Negeri AS untuk mempromosikan isu pertambangan dan rantai pasok sumber daya mineral.

Sementara itu, CEDI adalah inisiatif AS yang bertujuan untuk menjembatani investasi perusahaan AS ke negara yang membutuhkan proyek energi bersih dan terbarukan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

"Kerja sama ini akan memperkuat kerja sama yang ada terutama dalam hal penguatan pengembangan industri mineral untuk mendukung transisi energi," ujar Arifin dikutip dari situs web Kementerian ESDM.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Kim menjelaskan MoU ini akan memperkuat kerja sama energi bersih dan pengembangan sumber daya mineral antara AS dan Indonesia.

"Bersama-sama, kita akan melanjutkan upaya yang kokoh untuk mendukung masa depan energi yang lebih bersih dan mencapai tujuan bersama terkait iklim," tuturnya.

Nanti, MoU ini akan menjadi salah satu deliverables yang diumumkan oleh AS pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di AS dalam rangka pertemuan bilateral dengan Presiden AS Joe Biden dan APEC Leaders' Meeting. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja