Kejar Penerimaan, Sri Mulyani Ingin Sinergikan DJP dan DJBC

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin mensinergikan Ditjen Pajak dengan Ditjen Bea Cukai dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pasalnya, penerimaan perpajakan memberi sumbangsih sebesar 75% terhadap penerimaan negara.

Perempuan yang akrab disapa Ani itu mengatakan masih ada ruang kerja sama yang bisa dilakukan untuk meringankan beban dunia usaha. Salah satunya sinergi tersebut yakni baik dari segi basis data, proses bisnis, hingga pelayanan bagi masyarakat.

“Selama ini kedua Ditjen itu sibuk dengan masing-masing tugasnya dan lupa untuk mendapatkan hasil lebih baik melalui kerja sama. Bahkan beban yang ditanggung pun akan terasa semakin ringan” ujarnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (25/10).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan sinergi kedua Ditjen harus menopang pilar-pilar seperti aspek perbaikan sistem basis data, infrastruktur teknologi dan informasi, Sumber Daya Manusia (SDM), struktur organisasi, hingga peraturan yang diatur dalam undang-undang.

Di samping itu, dia merasa optimis sinergi yang dilakukan melalui berbagai aspek itu akan membuahkan penerimaan negara yang semakin meningkat. Pasalnya, target perpajakan yang diketok dalam undang-undang kerap tidak tercapai.

Berdasarkan sulitnya mengejar realisasi perpajakan, Ani ingin sinergi antara Ditjen Pajak dengan Ditjen Bea Cukai dilakukan lebih lanjut sesuai dengan pilar-pilar yang sudah ditentukan. Kendati demikian, dia mengakui sudah ada beberapa sinergi yang telah dilakukan kedua institusi tersebut.

“Saya senang sudah ada beberapa upaya yang sudah dilakukan sebelumnya. Meski saya akui sulit untuk menyatukan seluruh pegawai Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang sebanyak 54 ribu orang. Jadi saya ingin sinergi itu dilakukan lebih lanjut lagi, dan bahkan tidak akan perlu lagi membuat laporan keuangan yang berbeda pada masa mendatang,” paparnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga ingin proses bisnis yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha bisa dipermudah, sehingga tidak menyulitkan pengusaha dalam mengurus perizinan. Kemudahan itu dinilainya bisa semakin mendorong aktivitas dunia usaha yang semakin meningkat ke depannya. (Amu)