Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menyiapkan pagu program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022 senilai Rp414 triliun.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede mengatakan alokasi tersebut memang lebih kecil dari pagu tahun lalu yang mencapai Rp744,77 triliun. Menurutnya, penurunan alokasi PEN mempertimbangkan ekonomi yang berangsur pulih sehingga stimulus diprediksi hanya dibutuhkan untuk semester I/2022.

"Ini berkurang karena kami pikir bahwa memang ekonomi, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga maupun investasi, sudah akan bisa berfungsi kembali. Jadi, diperkirakan kami membantu di setengah tahun saja," katanya, Kamis (13/1/2022).

Raden mengatakan pemerintah mengelola keuangan negara dan kebijakan fiskal secara adaptif dan fleksibel. Menurutnya, hal serupa juga dilakukan dalam menjalankan program PEN 2022.

Dia menjelaskan APBN telah bekerja keras sebagai countercyclical selama pandemi Covid-19. Dalam hal ini, defisit APBN harus diperlebar karena penerimaan pajak sempat menurun sedangkan kebutuhan belanja meningkat.

Pemerintah memperkirakan tekanan pandemi Covid-19 pada tahun ini akan lebih ringan ketimbang 2 tahun sebelumnya. Walaupun ada varian Omicron, Raden berharap virus tersebut tidak sampai menyebabkan gelombang baru pandemi Covid-19.

"Kami perkirakan pandemi ini, kalau benar-benar dengan Omicron yang kelihatannya sangat ringan ini, kami akan lebih tertolong di semester 2. Bantuan-bantuan itu mungkin bisa dikurangi," ujarnya.

Pemerintah menyiapkan pagu PEN 2022 senilai Rp414 triliun. Pagu ini terdiri atas bidang kesehatan senilai Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.

Khusus pada klaster penguatan pemulihan ekonomi, dananya akan dipakai untuk program yang berhubungan dengan infrastruktur konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, dukungan UMKM/korporasi/BUMN, investasi pemerintah, serta insentif perpajakan. (kaw)