Kebut Eksplorasi Migas, Pemerintah Klaim Pangkas Ratusan Perizinan

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengeklaim telah memangkas izin eksplorasi migas dari 320 jenis izin menjadi 140 izin. Hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak realisasi investasi di hulu migas dan mempercepat eksplorasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan percepatan eksplorasi bakal berujung pada peningkatan produksi migas nasional dan menekan ketergantungan impor.

"Setelah ada penambahan produksi di Banyu Urip pada 2008 mencapai 800.000 hingga 900.000 barel per hari, produksi minyak kita terus menurun hingga saat ini hanya 600.000 barel per hari. Padahal, konsumsi kita mencapai 1,6 juta barel per hari, sehingga kita terpaksa mengimpor 900 ribu hingga 1 juta barel per hari," ujar Bahlil dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (15/10/2024).

Menurut Bahlil, kondisi ini berbanding terbalik dengan masa lalu ketika Indonesia masih menjadi negara pengekspor minyak. "Kalau kita tidak mampu mengatasi lifting, jangan pernah bermimpi kita akan mencapai kedaulatan energi," katanya.

Upaya mendongkrak lifting pun dilakukan, salah satunya dengan mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang ada, termasuk 16.990 sumur idle. Sebanyak 5.000 sumur tercatat dapat diaktifkan kembali guna menambah produksi.

"Masalah ini harus diselesaikan, pertama, dengan mengoptimalkan sumur-sumur yang ada maupun yang idle untuk bisa meningkatkan lifting karena jika tidak ada gerakan atau apa-apa, itu turun kita sekitar 7-15% per tahun," tegas Bahlil.

Kementerian ESDM mencatat total sumur migas saat ini adalah sekitar 44.900 sumur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.990 sumur tergolong idle.

"Setelah di breakdown lagi kurang lebih ada 5.000 yang dapat di-reaktivasi untuk mendorong penambahan produksi minyak Indonesia," terang Bahlil.

Selain itu, teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga akan digunakan oleh PT Pertamina dan Exxon Mobil Oil Cepu, produsen terbesar di Indonesia, untuk meningkatkan produksi. Terakhir, wilayah Indonesia Timuermenjadi target pemerintah dalam menemukan menambah cadangan migas baru.

"Kita harus melakukan eksplorasi khususnya di wilayah-wilayah Indonesia Timur. Kita akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses akselerasi daripada eksplorasi dari 320 izin sekarang tinggal 140 izin dan kita akan pangkas lagi kita perpendek dengan waktu yang tepat supaya investor bisa masuk," pungkas Bahlil. (SF)