Kebijakan 2022 Ditetapkan, Pajak Solidaritas WP Badan Diperpanjang

RABAT, DDTCNews – Dewan Perwakilan Rakyat Maroko menyetujui proposal RUU APBN 2022, termasuk kebijakan pajak yang akan diterapkan pemerintah pada tahun depan.

Menteri Ekonomi dan Keuangan Maroko Fettah Alaoui mengatakan DPR telah menerima RUU APBN 2022 yang diajukan pemerintah. Dari 273 suara, sebanyak 206 suara menyatakan menerima, sedangkan 67 suara menyatakan menolak.

“Prioritas anggaran Maroko pada 2022 adalah pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan,” katanya seperti dilansir Maroccoworldnes, Rabu (01/12/2021).

Dalam APBN 2022, pemerintah mematok beberapa target yang hendak dicapai seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 3,4%, penerimaan pajak meningkat 14% dari 2021, dan defisit anggaran sebesar 5,9%.

Selain itu, terdapat beberapa kebijakan pajak yang akan diterapkan pada 2022. Pertama, perpanjangan pengenaan pajak solidaritas atas laba perusahaan pada 2022. Perusahaan yang memperoleh laba di atas MAD40 juta atau Rp62,13 miliar dikenai pajak solidaritas sebesar 5%.

Kedua, menurunkan tarif pajak badan, khususnya perusahaan manufaktur dari 28% menjadi 26% pada 2022. Ketiga, memangkas tarif bea masuk atas impor produk plastik jenis polietilena tereftalat dari 10% menjadi 2,5%.

Keempat, peningkatan tarif bea masuk produk tabung dan bohlam dari 40% menjadi 17,5%. Kelima, penurunan tarif pajak minimum dari 0,5% menjadi 0,4%. Adapun kebijakan pajak tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022.

Pemerintah berharap berbagai kebijakan pajak tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan. Sementara itu, pelaku usaha industri dikenai pajak-pajak tambahan. (rig)