PROVINSI JAWA TIMUR

Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I, II, dan III Gelar Diskusi dengan REI

Redaksi DDTCNews | Jumat, 23 Juni 2023 | 17:31 WIB
Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I, II, dan III Gelar Diskusi dengan REI

Berfoto bersama dalam acara bertajuk Aspek-Aspek Perpajakan yang Terkait Bisnis Usaha Real Estate dan Properti di Vasa Hotel Surabaya, Kamis (22/6/2023).

SIDOARJO, DDTCNews - Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur I, II, dan III secara bersama menyelenggarakan forum group discussion (FGD) dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur di Vasa Hotel Surabaya, Kamis (22/6/2023).

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin menyampaikan terima kasih kepada DPD REI Jawa Timur. Penyelenggaraan secara bersama oleh Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III diharapkan bisa memberikan edukasi, pelayanan, dan perlakuan yang sama kepada wajib pajak.

“Reformasi perpajakan di DJP terus bergulir. Ayo, mulai menertibkan diri dan merapikan administrasi perpajakannya. Kalau ada wajib pajak yang melaporkan kurang benar itu lebih karena ketidakpahaman atau kelalaian, bukan karena kesengajaan,” katanya, dikutip dari siaran pers Kanwil DJP Jawa Timur II.

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Acara ini digelar untuk memberikan pemahaman dan informasi perpajakan di sektor properti serta upaya optimalisasi penerimaan pajak pada 2023. FGD diikuti anggota REI Jawa Timur. Sekitar 250 peserta hadir secara luring dan 98 hadir secure daring.

Ketua DPD REI Jawa Timur Soesilo Efendy mengapresiasi digelarnya acara bertajuk Aspek-Aspek Perpajakan yang Terkait Bisnis Usaha Real Estate dan Properti tersebut. Menurutnya, FGD merupakan kesempatan baik, apalagi digagas secara bersama antara REI dan Kanwil DJP Jawa Timur I, II, III.

“Selain pentingnya aspek perpajakan yang terkait bisnis usaha real estate dan properti, acara ini digagas karena terbitnya PMK 60/2023 yang kita tunggu-tunggu,” katanya.

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Pada sesi pertama, narasumber dari Kanwil DJP Jawa Timur II. Narasumber yang dimaksud adalah Penyuluh Ahli Muda Chandra Hadi. Dia memaparkan materi terkait dengan kewajiban perpajakan real estat.

“Wajib pajak harus paham dengan hak dan kewajibannya. Hal tersebut diperlukan guna menghindari kesalahan yang akan berakibat sanksi dan denda,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, otoritas mendapatkan berbagi pertanyaan dari anggota REI. Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Sidoarjo Purwadi dan An’im Fuadi memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Baca Juga:
PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Narasumber selanjutnya adalah Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Jawa Timur I Syamsul Arifin. Dia menyampaikan materi mengenai tahapan proses bisnis dan aspek perpajakannya.

Kemudian, Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Jawa Timur III Acob Ahmadi membawakan materi kewajiban PPnBM dan PPh Pasal 22 atas hunian mewah, termasuk ketentuan PMK 60/2023. Sesi tanya-jawab menghadirkan Penyuluh Pajak Ahli Pertama Kanwil DJP Jawa Timur II Arif Anwar Yusuf sebagai moderator.

Pertanyaan yang muncul sangat beragam, mulai dari aturan formal hingga implementasi di lapangan. Khusus untuk pertanyaan terkait dengan PMK 60/2023, ada beberapa jawaban yang tetap menunggu petunjuk teknis (juknis). (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar