KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Kadin Minta Pemerintah Lobi AS agar Eksportir RI Tetap Dapat GSP

Dian Kurniati | Senin, 24 Februari 2020 | 17:55 WIB
Kadin Minta Pemerintah Lobi AS agar Eksportir RI Tetap Dapat GSP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Kadin Indonesia meminta pemerintah melobi AS agar tetap bisa memberikan fasilitas insentif tarif preferensial umum atau Generalized System of Preference (GSP) kepada para eksportir.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengaku khawatir status Indonesia yang keluar dari daftar negara berkembang oleh Kantor Perwakilan Perdagangan AS berimbas terhadap daya saing produk Indonesia ke AS.

"Diperlukan lobi pemerintah untuk bisa memastikan relaksasi ini masih bisa dimungkinkan atau dinegosiasikan lagi," katanya di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Tanpa fasilitas GSP, lanjut Rosan, pengusaha Indonesia akan tertekan. Pasalnya, produk Indonesia akan menjadi mahal karena dikenakan tarif bea masuk, sehingga menyebabkan kerugian bagi ekspotir Indonesia.

Menurutnya, para pengusaha sebenarnya sudah mulai bersiap jika suatu saat Indonesia masuk dalam kelompok negara maju. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas produksi agar jangkauan pasarnya semakin luas.

“Tapi kan kesiapan para pengusaha juga membutuhkan waktu untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar ke negara lainnya,” tutur Rosan.

Baca Juga:
Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Di sisi lain, Rosan juga mempertanyakan alasan AS mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang. Dia menduga AS hanya melihat Indonesia sebagai negara anggota G20, tetapi mengabaikan aspek angka kemiskinan dan penganggurannya.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia sebenarnya punya sejumlah daya tawar untuk menegosiasikan fasilitas GSP dengan AS. Misal, komitmen pemerintah yang ingin memperbesar impor kapas dari AS asalkan ekspor produk tekstil Indonesia ke AS juga membesar.

Saat ini, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan tengah berupaya agar AS tidak mencabut fasilitas GSP. Pemerintah sempat menargetkan negosiasi selesai akhir tahun lalu, tapi sampai sekarang belum rampung.

Pemerintah juga ingin memperbesar nilai ekspor produk Indonesia ke AS. Produk unggulan Indonesia yang dipasarkan ke AS misalnya furnitur dan tekstil. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu