Jokowi Teken Undang-Undang Baru Soal Pengesahan Persetujuan RCEP

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani UU 24/2022 tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).

Pemerintah menyebut Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) disepakati demi mendukung program pembangunan ekonomi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional di negara anggota, termasuk Indonesia.

“Berdasarkan pertimbangan…, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement,” bunyi pertimbangan dalam UU 24/2022, dikutip pada Selasa (4/10/2022).

Melalui UU 24/2022, pemerintah dan DPR resmi mengesahkan persetujuan RCEP yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia pada 15 November 2020 di Bogor. UU 24/2022 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 September 2022.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan bahwa skema RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas, yang mencakup 10 negara Asean dan 5 negara mitra Asean antara lain China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

RCEP merupakan inisiatif Indonesia pada keketuaan Asean sejak 2011. RCEP akan menjadi blok perdagangan terbesar yang mencakup 27% dari perdagangan dunia, 29% dari PDB dunia, 30% dari populasi dunia, serta 29% dari investasi dunia.

Airlangga menjelaskan negara-negara yang tergabung dalam persetujuan RCEP merupakan negara-negara mitra utama Indonesia dalam perdagangan dan investasi yang mencakup setidaknya 60% dari total ekspor, 71% dari total impor, serta 47% dari total investasi asing pada 2021.

Persetujuan RCEP diyakini membuka akses pasar baru, terutama di sektor pertanian dan perkebunan, perikanan, otomotif dan elektronik, makanan dan minuman, hingga sektor bahan kimia dan mesin di pasar China, Jepang, dan Korea Selatan.

"Persetujuan RCEP diperkirakan meningkatkan PDB sebesar 0,07% pada 2040 dengan kenaikan ekspor mencapai US$5,01 miliar dan surplus perdagangan diperkirakan naik 2,5 kali lipat," katanya seusai RUU RCEP disetujui DPR menjadi undang-undang. (rig)