Jokowi Minta Sistem IT Ditjen Pajak Diperkuat

JAKARTA, DDTCNews – Indonesia memiliki pondasi yang semakin kokoh untuk memperbaiki basis data wajib pajak, khususnya pasca berakhirnya program pengampunan pajak. Kendati demikian, Presiden Jokowi ingin dilakukan perbaikan, salah satunya terkait dengan sistem teknologi informasi perpajakan.

Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan pembangunan sistem data informasi perpajakan yang lebih andal, terintegrasi, dan tidak berbelit-belit. Serta ia juga berharap ada sistem teknologi informasi perpajakan yang memberi kemudahan pada wajib pajak dan terjamin keamanannya.

"Saya yakin modernisasi teknologi informasi perpajakan akan menjadi salah satu pilar penting dalam reformasi perpajakan yang sedang kami gulirkan," katanya saat Rapat Terbatas Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/6).

Menurutnya Ditjen Pajak perlu menyiapkan sistem pengelolaan data dan informasi yang akurat serta terintegrasi secara menyeluruh. Maka baik sistem perpajakan, sistem kependudukan, sistem keuangan, maupun sistem yang lain yang relevan bisa terintegrasi dengan baik.

Presiden Jokowi menegaskan persiapan perbaikan sistem data informasi yang akan lebih andal tersebut merupakan hal yang sangat mendesak. Pasalnya, Indonesia bersama dengan banyak negara lain sudah tergabung dalam pertukaran data dan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan secara internasional.

"Indonesia juga punya komitmen yang tegas soal ini dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan," tutur Presiden.

Selain itu Menko Perekonomian Darmin Nasution pemerintah sangat dimungkinkan untuk melibatkan perusahaan global dalam mengembangkan sistem IT perpajakan. "Ini pasti libatkan vendor lokal tapi pasti perlu vendor global. Kita punya kapasitas untuk, karena tidak banyak sebenarnya konsultan di dunia ini yang punya spesialisasi di IT perpajakan," ujarnya.

Mantan Dirjen Pajak itu mengakui IT Ditjen Pajak kerap diperbarui seiring dengan penambahan wajib pajak. "IT Ditjen Pajak itu dari dulu sudah dikembangkan, dari buatan lokal bangetlah itu. Jadi kemampuan IT itu saja sudah suatu hal," tukas Darmin. (Amu)