KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Minta Menteri dan Kepala Daerah Kompak Tangani Ancaman Inflasi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 29 September 2022 | 15:47 WIB
Jokowi Minta Menteri dan Kepala Daerah Kompak Tangani Ancaman Inflasi

Warga mengantre membeli kebutuhan pangan pokok saat gelaran pangan murah di Kantor Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Rabu (21/9/2022). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, untuk kompak menyiapkan strategi penanganan risiko inflasi. Ancaman inflasi, ujar Jokowi, menjadi 'momok' bukan hanya bagi Indonesia, tetapi seluruh negara di dunia.

Risiko lonjakan barang pokok ini berakar dari ketidakpastian ekonomi global yang merembet ke pengambilan kebijakan ekonomi di dalam negeri. Salah satunya, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada awal September 2022 lalu.

"Momok terbesar semua negara sekarang ini adalah inflasi. Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat ke provinsi, kabupaten, kota. Semua K/L seperti saat kita kemarin menangani Covid. Kalau Covid kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama," kata Jokowi dalam pengarannya kepada kepala daerah dan menteri Kabinat Indonesia Maju, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga:
Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Secara khusus, Jokowi memberi catatan kepada seluruh kepala daerah untuk memantau secara cermat dinamika harga bahan pangan. Inflasi pangan menjadi penyumbang utama lonjakan tingkat inflasi hingga Agustus 2022.

Pemda diminta untuk memanfaatkan belanja tidak terduga dan dana transfer umum dalam memitigasi lonjakan harga barang pokok. Jokowi meminta kepala daerah saling berkoordinasi untuk bisa saling menambal defisit komoditas pangan tertentu.

Misalnya, kenaikan harga telur ayam tercatat di Kota Palembang, Sumatra Selatan yang disebabkan pasokan menipis. Di sisi lain, produksi telur ayam di Kabupaten Bogor, Jawa barat terpantau surplus. Kedua pemda perlu saling berkoordinasi untuk mengirim kelebihan pasokan telur ayam di Bogor ke Palembang.

Baca Juga:
BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

"Sudah ambil saja telur dari Bogor, biar distributor beli dari Bogor, tapi ongkos angkutannya ditutup APBD, oleh provinsi, kabupaten, atau kota. Ongkos pengangkutan Bogor-Palembang saya cek Rp10 juta-Rp12 juta. Tidak setiap hari juga diangkut," kata Jokowi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi hingga Agustus 2022 mencapai 4,69% secara tahunan atau lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 4,94%. Angka inflasi 4,94% pada Juli 2022 merupakan yang tertinggi sejak 2015.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan terdapat beberapa komoditas pangan yang mengalami penurunan harga pada Agustus 2022 dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

"Kalau diperhatikan, komoditas utama penyumbang deflasi pada Agustus 2022 berasal dari bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan daging ayam ras," katanya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 09:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Selasa, 28 Januari 2025 | 08:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Sabtu, 25 Januari 2025 | 15:31 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jelang Diumumkan BPS, Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 5 Persen di 2024

Jumat, 17 Januari 2025 | 08:35 WIB KINERJA PERDAGANGAN

RI Surplus Neraca Dagang 5 Tahun, BKF: Cerminkan Ketahanan Ekonomi

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi