PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Jokowi Minta Darmin Pantau Deregulasi Aturan

Redaksi DDTCNews | Senin, 19 September 2016 | 12:02 WIB
 Jokowi Minta Darmin Pantau Deregulasi Aturan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/9) sore. (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk terus memantau pelaksanaan program deregulasi peraturan dan paket kebijakan ekonomi I – XIII di lapangan.

Jokowi menilai kedua hal itu akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia untuk memberikan jaminan kepastian usaha, kemudahan perizinan dan insentif agar menarik para investor untuk berinvestasi di dalam negeri.

“Deregulasinya agar terus kita lakukan, Pak Menko, tidak berhenti karena saya lihat sudah ada yang dipotong, ada muncul lagi aturan-aturan di tingkat bawah menteri yang itu juga menurut saya sangat mengganggu,” katanya saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga:
DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Menurutnya, proses deregulasi yang dilakukan pemerintah akan sia-sia jika ternyata peraturan yang dipangkas itu masih muncul di peraturan-peraturan lain.

“Nanti saya tunjukkan, masih banyak. Dipotong di sini, muncul di aturan-aturan lain. Nggak ada artinya kalau kita terus-terusan seperti ini. Saya tunjukkan nanti pada suatu saat, pada rapat yang lebih khusus,” tambahnya.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan kementerian lainnya untuk melakukan perombakan dan reformasi besar-besaran di pelabuhan untuk menekan angka dwelling time yang menurutnya masih tinggi.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Dia telah mengirimkan tim khusus dari Polri untuk menuntaskan persoalan dwelling time ini. “Saya kira semua nanti akan seperti itu, sehingga inefisiensi di semua lini bisa kita kurangi besar-besaran, bisa kita hilangkan. Target kita itu, nggak ada yang lain,” tutupnya seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Jokowi geram dengan angka dwelling time di pelabuhan Indonesia masih cukup tinggi. Seperti di Belawan, dwelling time bisa mencapai hingga 8 hari. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Paket Kebijakan Ekonomi yang Baru Harus Bisa Dongkrak Daya Beli

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses