PEJABAT BARU

Jokowi Lantik Dian Ediana Rae sebagai Kepala PPATK

Dian Kurniati | Rabu, 06 Mei 2020 | 10:36 WIB
Jokowi Lantik Dian Ediana Rae sebagai Kepala PPATK

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Presiden secara resmi melantik Dian Ediana Rae sebagai Kepala PPATK menggantikan Kiagus Ahmad Badaruddin yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dian Ediana Rae sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang baru, periode 2016-2021.

Dian, mantan pejabat Bank Indonesia (BI) ini, akan melanjutkan masa jabatan Kiagus Ahmad Badaruddin, yang meninggal dunia pada 14 Maret 2020. Pembacaan sumpah dilakukan di depan Jokowi di Istana Negara, dengan menerapkan protokol kesehatan terkait dengan Covid-19.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi kepala PPATK, langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapa pun," bunyi sumpah yang dibacakan Dian, di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Baca Juga:
Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Dian juga bersumpah untuk tidak akan menerima suatu janji atau pemberian dalam bentuk, baik langsung atau tidak langsung dari siapa pun. Dia lantas bersumpah akan selalu merahasiakan hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan kepada siapa pun.

Selain itu, Dian bersumpah akan melaksakan tugas dan kewenangannya selaku kepala PPATK dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. "Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Pengangkatan Dian sebagai kepala PPATK tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 27/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala PPATK. Keppres tersebut ditetapkan pada 5 Mei 2020.

Baca Juga:
Jadi Menteri ESDM, Bahlil Janji Tingkatkan Pendapatan Negara dari SDA

Dian sebelumnya mendampingi Kiagus sebagai Wakil Kepala PPATK periode 2019-2021. Ia adalah doktor bidang hukum ekonomi keuangan dari Universitas Indonesia.

Sebelum di PPATK, Dian sempat berkarier di BI dan menempati sejumlah jabatan. Misalnya, Kepala Perwakilan BI di London pada 2010-2013, Kepala Perwakilan BI Wilayah VI yang meliputi Jawa Barat dan Banten pada 2013-2014, serta Kepala Departemen Regional I BI pada 2014-2016. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 27 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Aspek Perpajakan atas Hadiah Undian

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Rabu, 09 Oktober 2024 | 10:45 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jokowi Tetapkan 2 KEK Baru di BSD Kabupaten Tangerang dan Batam

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci