KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin

Redaksi DDTCNews | Senin, 03 Oktober 2022 | 15:30 WIB
Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin

Sejumlah peserta mengikuti pelatihan merajut di Pesona Square, Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/10/2022). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti pengusaha besar agar bisa meningkatkan kolaborasi bersama pelaku UMKM. Menurut presiden, kemitraan yang terjalin antara pelaku UMKM dan perusahaan skala besar bisa menjadi bantalan kuat bagi perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Merespons hal ini, pemerintah meluncurkan 'Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas'. Secara sederhana, gerakan ini merekatkan jalin kerja sama antara perusahaan skala besar dengan pelaku UMKM.

"Kita semua harus kompak karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak. Sehingga, perlu yang namanya Indonesia Incorporated, yang besar, yang menengah, yang kecil bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata," kata Jokowi, Senin (3/10/2022).

Baca Juga:
Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kemitraan strategis ini juga perlu dijalin antardaerah. Misalnya, perusahaan skala besar di ibu kota perlu menggandeng pelaku UMKM di daerah lain untuk diberi pembinaan atau akses pasar. Perusahaan juga diminta memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM agar kapasitas produksi dan pemasarannya lebih meningkat. Termasuk, mengajak pelaku UMKM masuk ke pasar digital.

"Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin," ujarnya.

Presiden mencontohkan pendampingan yang dilakukan terhadap petani jagung di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) berdampak pada peningkatan produktivitas petani sekaligus dapat menekan impor jagung Indonesia. Impor jagung Indonesia yang sebelumnya mencapai 3,5 juta ton per tahun, dalam 7 tahun berturut turut semakin menurun hingga 800.000 ton per tahun karena petani jagung mendapat pendampingan.

Baca Juga:
Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

"Biasanya 1 hektare itu hanya 4 ton, sekarang 1 hektare bisa 8 ton. Cost produksi paling Rp1.800-Rp1.900, itu yang saya tahu waktu saya ke Dompu. Jualnya, bisa Rp3.800 per kilogram. Untungnya sudah 100 persen. Ini jangan hanya di jagung saja," kata Jokowi.

Presiden mengakui, pemerintah tidak mungkin dapat melakukan pendampingan kepada semua pelaku UMKM, untuk itu diperlukan terobosan berupa kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

"Yang bisa dan cepat melakukan adalah kalau ada gerakan kemitraan seperti yang pagi hari ini akan kita mulai. Ada tadi madu, biasanya dimasukkan botol, dijual di pasar-pasar tapi dengan packaging yang bagus dan branding nama yang baik pasti harganya akan lipat dua atau tiga kali. Hal-hal yang sentuhan-sentuhan seperti itu yang kita harapkan," ujarnya.

Baca Juga:
Bayar PPh Final UMKM Desember Tetap Pakai DJP Online, Belum Coretax

Presiden pun mengharapkan kemitraan ini akan dapat lebih menyambungkan antara kebutuhan pasar dengan produsen. Selain itu, ia juga berharap agar produk-produk yang dihasilkan tak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga dapat dibawa untuk pasar ekspor.

Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatangan sejumlah dokumen kerja sama untuk meningkatkan kemitraan dalam mendorong UMKM naik kelas. Dokumen tersebut adalah Kerja Sama antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kemitraan Multi Pihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Kerja Sama antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang Kerja Sama Fasilitasi Dalam Pengembangan UMKM; serta Kerja Sama antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tentang Kemitraan Multi Pihak dalam Pemberdayaan Wirausaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Rabu, 15 Januari 2025 | 16:25 WIB KEBIJAKAN MONETER

Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Jumat, 10 Januari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bayar PPh Final UMKM Desember Tetap Pakai DJP Online, Belum Coretax

Sabtu, 04 Januari 2025 | 13:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

PPN 12% Dihitung dengan DPP 11/12, Faktur Pajaknya Sudah via Coretax

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi