SERTIFIKASI TANAH

Jokowi: Jangan Coba-Coba Main Pungli

Redaksi DDTCNews | Selasa, 11 Oktober 2016 | 13:40 WIB
Jokowi: Jangan Coba-Coba Main Pungli Jokowi memberi sertifikat tanah secara simbolis kepada warga Gunungkidul, Senin (10/10). (Foto: Setkab)

YOGYAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mengawasi dan mengontrol kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) baik di pusat maupun daerah menyusul ditetapkannya target 5 juta sertifikat untuk masyarakat pada tahun 2017.

Dia meminta BPN untuk memberikan pelayanan terbaiknya tanpa memandang status dan kemampuan ekonomi masyarakat yang dilayaninya. Karena, semua warga negara berhak mendapatkan standar pelayanan yang sama.

“Jangan lagi ada yang berbelit-belit, yang gampang dimudahkan, yang mudah dipercepat. Jangan dibuat ruwet apalagi pakai minta pungli (pungutan liar). Hati-hati,” tegasnya saat melakukan kunjungan ke Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (10/10).

Baca Juga:
Menuju Smart City, Data Pajak Daerah dan Pertanahan Bakal Terintegrasi

Pada kesempatan itu Jokowi menceritakan pengalamannya terdahulu soal kerumitan dalam mengurus sertifikat tanah, apalagi yang akan digunakan untuk pengurusan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dia tidak mau kejadian serupa terjadi pada masyarakat.

Selain itu, Jokowi menegaskan target 5 juta sertifikat pada 2017 relevan dengan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian rakyat terutama pengusaha kecil.

Menurutnya, kepemilikan sertifikat atas tanah atau bangunan akan memperluas akses masyarakat dalam mengajukan pinjaman ke perbankan dan mengurus kewajiban perpajakannya.

Baca Juga:
Login DJP Online Lebih ‘Panjang’, Kini WP Harus Verifikasi Dobel

Seperti dikutip dari laman Setkab, Jokowi mengingatkan masyarakat yang mengajukan pinjaman untuk berhati-hati saat menghitung besarnya nilai sertifikat. Jangan sampai hitungan tidak tepat.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi antara lain ibu negara Iriana, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 22 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA PANGKALPINANG

Menuju Smart City, Data Pajak Daerah dan Pertanahan Bakal Terintegrasi

Rabu, 04 Desember 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Login DJP Online Lebih ‘Panjang’, Kini WP Harus Verifikasi Dobel

Senin, 02 Desember 2024 | 17:41 WIB BADAN PENERIMAAN NEGARA

Hashim Ungkap Anggito Abimanyu Bakal Jabat Menteri Penerimaan Negara

Rabu, 30 Oktober 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DPR Buka Peluang Pembahasan Badan Penerimaan Negara

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra