KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Jamin Perbaikan Iklim Usaha Terus Dilakukan

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 22 Januari 2022 | 17:00 WIB
Jokowi Jamin Perbaikan Iklim Usaha Terus Dilakukan

Presiden Jokowi saat membuka WEF. (foto: BPMI Setpres)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan proses reformasi struktur ekonomi dan perbaikan iklim usaha terus dilakukan. Menurutnya, masa pandemi menyediakan ruang bagi pemerintah untuk berbenah diri dengan meletakkan dasar-dasar baru bagi pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

"Kami telah memperbaiki ekosistem investasi, mempermudah perizinan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan insentif khusus bagi sektor-sektor investasi prioritas," ujar Presiden dalam sambutannya dalam acara World Economic Forum: State of the World Address, dikutip dari Sekretariat Kabinet, Sabtu (22/1/2022).

Selain di bidang ekonomi, Indonesia juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program, mulai dari up-skilling dan re-skilling, pembentukan politeknik yang bekerja sama dengan industri, hingga kerja sama dengan universitas di luar negeri.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

"Indonesia juga terus melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada peningkatan investasi dan iklim usaha. Sumber-sumber pertumbuhan baru, terutama ekonomi hijau akan terus dikembangkan antara lain, pengembangan ekosistem industri kendaraan tenaga listrik dan pembangunan kawasan industri hijau terbesar di Kalimantan Utara," ujarnya.

Tak cuma itu, Jokowi menambahkan bahwa kolaborasi dengan pihak swasta juga akan terus diperkuat. Selain itu, kesempatan investasi juga akan dibuka seluas-luasnya untuk enam sektor prioritas, yaitu industri padat karya yang berorientasi ekspor, energi terbarukan, infrastruktur, otomotif, pariwisata, serta pertambangan.

Di samping itu, sejumlah prioritas pembangunan juga telah ditetapkan pemerintah, di antaranya peningkatan produksi pangan melalui pengembangan food estate, penerapan konsep pembangunan rendah karbon (green recovery), dan transformasi menuju ekonomi digital melalui perluasan, pemerataan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

"Saya mengajak para pemangku kepentingan dalam forum ini untuk bermitra dengan Indonesia. Maju bersama, tumbuh bersama," katanya.

Sebelumnya, Jokowi juga meluncurkan dokumen 'Taksonomi Hijau Indonesia' sebagai upaya mempercepat program pembiayaan dengan prinsip berkelanjutan di sektor jasa keuangan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan Taksonomi Hijau disusun setelah OJK mengkaji 2.733 klasifikasi dan subsektor ekonomi. Dari angka tersebut, 919 klasifikasi dan subsektor ekonomi juga telah dikonfirmasi kepada kementerian terkait.

Menurutnya, dokumen Taksonomi Hijau juga dapat dijadikan pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun kebijakan mengenai pemberian insentif dan disinsentif kepada sektor ekonomi tertentu. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

Senin, 21 Oktober 2024 | 19:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sertel Kena Suspend, Begini Cara Sampaikan Klarifikasi ke Ditjen Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN