PERTUKARAN INFORMASI PAJAK

Jokowi: Ini Momentum Reformasi Database Perpajakan

Awwaliatul Mukarromah | Kamis, 23 Februari 2017 | 13:56 WIB
Jokowi: Ini Momentum Reformasi Database Perpajakan Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas pertukaran sistem informasi keuangan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/2) sore. (Foto: Setkab RI)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar bergabungnya Indonesia dalam implementasi pertukaran informasi di bidang jasa keuangan dan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) pada September 2018 digunakan sebagai momentum mereformasi sistem informasi keuangan, terutama perbaikan sistem informasi perpajakan.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tentang implementasi pertukaran informasi otomatis di bidang jasa keuangan dan perbankan, serta persiapan pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/2) sore.

“Ini jelas momentum untuk membangun database, untuk membangun administrasi perpajakan yang lebih komprehensif, lebih integratif, dan juga lebih kuat,” ujarnya sebagaimana dilansir dari laman Setkab RI.

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Dengan database perpajakan yang lebih komprehensif, Presiden meyakini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan tax ratio, mendorong kepatuhan pajak secara sukarela, serta mencegah penghindaran dan penggelapan pajak.

Presiden menegaskan, upaya meningkatkan tax ratio dilakukan agar pemerintah bisa membiayai program-program prioritas, terutama terkait pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM untuk menyiapkan regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi pelaksanaan sistem pertukaran informasi otomatis ini.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

“Saya hanya menekankan agar jangan sampai terjadi tumpang tindih atau berbenturan antarperaturan perundang-undangan yang nantinya akan menyulitkan dalam pelaksanaannya,” tutur Presiden Jokowi.

Terkait dengan rencana Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahun IMF – World Bank tahun 2018, Presiden meminta agar pertemuan tersebut dapat digunakan sebagai momentum untuk menunjukkan pada dunia tentang kondisi perekonomian Indonesia yang bisa tumbuh dengan baik di tengah melambatnya perekonomian dunia.

“Kita gunakan untuk menunjukkan kemajuan-kemajuan yang telah kita capai, sekaligus juga ajang promosi investasi, perdagangam, dan pariwisata,” pinta Presiden. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 11 November 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Beberkan Kewajiban LJK terkait Pelaporan Informasi Nasabah

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Perlu WP OP Siapkan Sebelum Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:30 WIB KILAS BALIK 2024

Mei 2024: Fitur e-Bupot Diperbarui, Insentif Perpajakan di IKN Dirilis

Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Sampaikan 491 Laporan Gratifikasi di 2023, Nilainya Rp691,8 Miliar

Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa