Jokowi Bakal Setop Ekspor Konsentrat Tembaga Tahun Ini

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program hilirisasi mineral di dalam negeri. Setelah melarang ekspor bijih nikel per Januari 2020 dan bauksit per Juni 2023, Jokowi memastikan akan menyetop ekspor konsentrat tembaga mulai tahun ini.

"Desember lalu sudah disampaikan kalau bauksit disetop [per Juni 2023]. Nanti sebentar lagi mau saya umumkan tembaga setop tahun ini," kata Jokowi dalam Mandiri Investment Forum 2023, Rabu (1/2/2023).

Kepastian ini bukan tanpa alasan. Jokowi menyatakan penyetopan ekspor konsentrat tembaga perlu dilakukan menyusul kesiapan pabrik fasilitas pemurnian mineral tembaga (smelter) yang dimiliki PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur dan fasilitas serupa milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara di NTB.

"Saya cek kemarin smelter-nya Freeport dan smelter di NTB sudah lebih dari 50% jadi," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan program hilirasi telah terbukti memberikan keuntungan bagi pemerintah Indonesia. Penghentian ekspor bijih nikel misalnya, tercatat menaikkan nilai ekspor dari US$1,1 miliar menjadi US$30 miliar. Kisah sukses yang diberikan oleh nikel ini menjadi landasan pemerintah untuk melanjutkan hilirisasi terhadap komoditas mineral lainnya.

Terkait dengan risiko adanya gugatan di World Trade Organization (WTO), Jokowi memastikan tidak gentar. Pemerintah menghitung, seluruh hilirisasi mineral bisa mendongkrak produk domestik bruto (PDB) hingga US$699 miliar. Tak cuma itu, hilirisasi mineral juga diproyeksikan akan menambah 8,8 juta lapangan pekerjaan.

Sebelumnya, Jokowi sempat menjelaskan bahwa Indonesia perlu memperbaiki pengelolaan perdagangan mineral. Selama ini, ujarnya, Indonesia tidak mendapatkan keuntungan yang besar karena mineral diekspor dalam bentuk mentah tanpa ada pengolahan di dalam negeri.

"Kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Pajak enggak kita dapat, royalti juga enggak dapat, bea ekspor juga enggak dapat, pembukaan lapangan kerja kita juga enggak dapat, enggak dapat apa-apa. Inilah yang harus dihentikan," ujar Jokowi. (sap)