Jika Dipindahtangankan, 2 Barang Strategis Ini Wajib Dikenai PPN

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha kena pajak (PKP) yang mendapat fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas barang kena pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis tak boleh melakukan pemindahtanganan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 70/2021. Jika PKP melakukan pemindahtanganan atas barang strategis yang diperolehnya tersebut maka akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

“PKP…yang memindahtangankan BKP kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya maka wajib membayar PPN yang tidak dipungut atas perolehan BKP tertentu,” bunyi Pasal 3 ayat (1) PP 70/2021, dikutip pada Senin (14/11/2022).

Pembayaran PPN wajib dilakukan paling lama 1 bulan sejak BKP tersebut dipindahtangankan. Jika sampai jangka waktu tersebut PPN belum dibayar maka PKP akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sebagai konsekuensi karena pemindahtanganan BKP tertentu yang sifatnya strategis tersebut maka pajak masukan dari BKP tertentu tersebut tidak dapat dikreditkan.

Terdapat 2 BKP tertentu yang bersifat strategis dan atas penyerahannya tidak dipungut PPN. Pertama, anode slime atau lumpur anoda sebagai produk samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral logam yang akan diproses menjadi emas batangan.

Kedua, emas granula yang merupakan emas berbentuk butiran yang memenuhi sejumlah kriteria antara lain memiliki ukuran diameter paling tinggi 7 milimeter.

Kemudian, memiliki kadar kemurnian 99,99% berdasarkan hasil uji menggunakan metode uji sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau terakreditasi London Bullion Market Association Good Delivery.

Terakhir, merupakan hasil produksi dan diserahkan oleh Pemegang Kontrak Karya, Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, atau Pemegang Izin Pertambangan Rakyat kepada pengusaha yang akan memproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk utama berupa emas batangan dan/atau emas perhiasan.

Berdasarkan Pasal 2 PP 70/2021, pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis dapat dilakukan pengkreditan. (Fikri/rig)