Jenis Tarif PPh Final Jasa Konstruksi Bertambah, Simak Lagi Aturannya

BALIKPAPAN, DDTCNews – KPP Pratama Balikpapan Timur memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/2022 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi kepada sejumlah penyedia jasa konstruksi pada 27 Juli 2022.

Penyuluh KPP Pratama Balikpapan Timur David Sukma mengatakan PP No. 9/2022 merupakan perubahan kedua atas PP No. 51/2008. Dalam perubahan tersebut, pemerintah menyesuaikan tarif pajak penghasilan final atas usaha konstruksi.

"Penyesuaian ini diperlukan untuk membantu memperbaiki sektor konstruksi akibat pandemi Covid-19 sehingga proses bisnis tetap terjaga," katanya seperti dikutip dari laman Ditjen Pajak (DJP), Jumat (19/8/2022).

Dengan PP No. 9/2022 tersebut, jenis tarif yang semula berjumlah lima tarif menjadi tujuh jenis tarif. Saat ini, tarif baru sebesar 2,65% dikenakan terhadap pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha.

Sementara itu, tarif baru PPh final lainnya, yaitu sebesar 4% dikenakan terhadap pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Kemudian, terdapat beberapa tarif yang juga disesuaikan.

Misal, jenis pekerjaan konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan menjadi 1,75% dari semula 2%. Pekerjaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah, besar atau spesialis menjadi 3% dari 2,65%.

Kemudian, jenis pekerjaan jasa konsultasi konstruksi, bagi penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan menjadi 3,5% dari semula 4%.

Lebih lanjut, PP No. 9/2022 ini berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 21 Februari 2022. Untuk kontrak yang dibayar sebelum tanggal 21 Februari 2022 maka tarif mengikuti PP No. 51/2008.

Sementara itu, kontrak yang dibayarkan pada tanggal 21 Februari 2022 dan setelahnya maka tarif PPh final mengacu pada PP No. 9/2022. (rig)