Jelang Tahun Politik, DPR Minta Pemerintah Kontrol Belanja Subsidi

JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah untuk melanjutkan reformasi subsidi secara menyeluruh pada tahun 2023.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan reformasi subsidi diperlukan agar beban belanja subsidi sekaligus kompensasi energi tidak memberikan dampak berkepanjangan terhadap anggaran tahun depan.

"Apalagi 2023 memasuki tahun politik sehingga berbagai perubahan kebijakan hajat hidup orang banyak teramat sensitif. Hal ini akan memengaruhi ruang gerak pemerintah menjadi sangat terbatas," katanya, Selasa (30/8/2022).

Pada RAPBN 2023, pemerintah mengalokasikan subsidi energi senilai Rp210,66 triliun dan subsidi nonenergi senilai Rp86,52 triliun. Terdapat pula alokasi pengelolaan belanja lainnya senilai Rp341,84 triliun yang didalamnya turut memuat kompensasi BBM senilai Rp126 triliun.

"Bila cerita rencana anggaran seperti ini, agenda reformasi belanja subsidi energi yang harus dimulai sejak 2022 ini, tidak terlihat dampaknya pada tahun depan," ujar Said.

Untuk diketahui, total anggaran subsidi energi dan kompensasi pada tahun depan mencapai Rp336,7 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan pagu subsidi energi dan kompensasi pada tahun ini yang mencapai Rp502,4 triliun.

Rendahnya pagu subsidi energi dan kompensasi pada RAPBN 2023 sejalan dengan asumsi harga ICP yang direncanakan senilai US$90 per barel, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi harga ICP pada tahun ini yang mencapai US$100 per barel.

Meski demikian, asumsi ICP pada APBN 2022 diperkirakan akan meleset. Harga rata-rata ICP pada tahun ini diperkirakan mencapai US$105 per barel sehingga meningkatkan kebutuhan belanja subsidi energi dan kompensasi.

Jika pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga BBM pada level saat ini, anggaran subsidi energi dan kompensasi yang dibutuhkan mencapai Rp698 triliun, bukan Rp502,4 triliun. (rig)