KANADA

Jelang Pemilu, Partai-Partai Mulai Beberkan Rencana Kebijakan Pajak

Muhamad Wildan | Jumat, 13 Agustus 2021 | 12:00 WIB
Jelang Pemilu, Partai-Partai Mulai Beberkan Rencana Kebijakan Pajak

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews - Partai-partai nonpetahana di Kanada mulai menjabarkan rencana kebijakan perpajakannya masing-masing menjelang diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) di negara tersebut.

New Democratic Party (NDP) mengusulkan pengenaan pajak yang lebih besar untuk wajib pajak yang berpenghasilan tinggi atau orang kaya. Dalam kampanyenya, NDP berencana menaikkan tarif pajak tertinggi bagi wajib pajak orang pribadi hingga pengenaan pajak kekayaan.

"Pajaki orang ultrakaya untuk berinvestasi ke masyarakat, itu rencana kami," ujar Ketua NDP Jagmeet Singh, dikutip pada Jumat (13/8/2021).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Atas pajak penghasilan orang pribadi, NDP akan meningkatkan tarif pajak atas penghasilan di atas CA$216.511 dari saat ini 33% menjadi 33%. NDP juga akan mengenakan pajak kekayaan sebesar 1% atas wajib pajak dengan kekayaan di atas CA$10 juta.

Untuk wajib pajak korporasi, NDP akan mengenakan tarif pajak sebesar 15% atas korporasi yang menikmati excess profit berkat pandemi Covid-19. Tarif umum pajak korporasi juga ditingkatkan dari 15% menjadi 18%.

Dana yang terkumpul dari pajak-pajak tersebut rencananya akan dibelanjakan untuk berbagai program kesejahteraan masyarakat seperti layanan kesehatan gratis, jaminan hari tua, hingga bantuan untuk warga disabilitas.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Sementara itu, Partai Konservatif menjanjikan pemberian relaksasi pajak bagi perusahaan. Ketua Partai Konservatif, Erin O'Toole menuturkan relaksasi pajak akan diberikan kepada perusahaan yang mengembangkan dan mematenkan teknologinya di Kanada.

Dia berharap relaksasi pajak membuat pengembangan teknologi di Kanada lebih menarik ketimbang dengan negara tetangga, AS. "Terlalu banyak startup yang pindah ke AS atau menjual perusahaannya kepada investor asing," ujarnya seperti dilansir ctvnews.ca.

Dengan kebijakan tersebut, Partai Konservatif berharap seluruh masyarakat Kanada dapat memiliki akses terhadap internet dengan kecepatan tinggi pada 2025. Untuk diketahui, Kanada akan menggelar pemilu pada 20 September 2021. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN