INGGRIS

Jelang Pemilu, IMF Minta Inggris Tidak Pangkas Pajak

Muhamad Wildan | Kamis, 01 Februari 2024 | 12:30 WIB
Jelang Pemilu, IMF Minta Inggris Tidak Pangkas Pajak

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews - International Monetary Fund (IMF) mendorong pemerintah Inggris untuk tidak melanjutkan rencana pemangkasan pajak pada tahun ini.

Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan penerimaan pajak masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan belanja modal yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Apa yang kita lihat di Inggris dan sejumlah negara lainnya adalah perlunya rencana fiskal jangka menengah yang mampu mengakomodasi tekanan belanja," ujar Gourinchas, dikutip pada Kamis (31/1/2024).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Menurut Gourinchas, Inggris membutuhkan penerimaan pajak yang mencukupi untuk mendanai jaminan kesehatan pada National Health Service (NHS), layanan sosial, pendidikan, dan mencegah kenaikan utang. "Dalam konteks ini, kami menyarankan agar tidak ada lagi pemangkasan pajak yang bersifat diskresioner dalam waktu dekat," ujar Gourinchas seperti dilansir cnbc.com.

Menurut IMF, Inggris justru perlu meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memperkuat kebijakan pajak karbon dan pajak properti, menghapuskan celah dalam sistem pajak kekayaan dan PPh, serta mereformasi kebijakan pensiun.

Menanggapi pernyataan ekonom IMF tersebut, Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt mengatakan perekonomian Inggris akan tumbuh kuat dalam beberapa tahun ke depan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

IMF memperkirakan perekonomian Inggris akan tumbuh 0,5% pada 2023 dan 0,6% pada tahun ini. Hunt berpandangan pertumbuhan ekonomi akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk memangkas beban pajak.

"Masih terlalu dini untuk mengetahui apakah APBN bisa menanggung pengurangan pajak secara lebih lanjut. Namun, kami percaya pengurangan pajak yang tepat sasaran akan menciptakan perbedaan besar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Hunt seperti dilansir theguardian.com.

Untuk diketahui, pemangkasan tarif pajak akan diumumkan oleh pemerintah Inggris dalam Spring Budget 2024 yang akan dirilis pada 6 Maret 2024. Kebijakan ini ditengarai dilatarbelakangi oleh jebloknya elektabilitas Partai Konservatif di berbagai survei.

Berdasarkan survei YouGov tertanggal 16-17 Januari 2024, Partai Buruh diperkirakan akan memenangkan 385 dari total 650 kursi di parlemen, sedangkan Partai Konservatif diperkirakan hanya akan memenangkan 169 kursi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja