INGGRIS

Jelang Pemilu, IMF Minta Inggris Tidak Pangkas Pajak

Muhamad Wildan | Kamis, 01 Februari 2024 | 12:30 WIB
Jelang Pemilu, IMF Minta Inggris Tidak Pangkas Pajak

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews - International Monetary Fund (IMF) mendorong pemerintah Inggris untuk tidak melanjutkan rencana pemangkasan pajak pada tahun ini.

Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan penerimaan pajak masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan belanja modal yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Apa yang kita lihat di Inggris dan sejumlah negara lainnya adalah perlunya rencana fiskal jangka menengah yang mampu mengakomodasi tekanan belanja," ujar Gourinchas, dikutip pada Kamis (31/1/2024).

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Menurut Gourinchas, Inggris membutuhkan penerimaan pajak yang mencukupi untuk mendanai jaminan kesehatan pada National Health Service (NHS), layanan sosial, pendidikan, dan mencegah kenaikan utang. "Dalam konteks ini, kami menyarankan agar tidak ada lagi pemangkasan pajak yang bersifat diskresioner dalam waktu dekat," ujar Gourinchas seperti dilansir cnbc.com.

Menurut IMF, Inggris justru perlu meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memperkuat kebijakan pajak karbon dan pajak properti, menghapuskan celah dalam sistem pajak kekayaan dan PPh, serta mereformasi kebijakan pensiun.

Menanggapi pernyataan ekonom IMF tersebut, Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt mengatakan perekonomian Inggris akan tumbuh kuat dalam beberapa tahun ke depan.

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

IMF memperkirakan perekonomian Inggris akan tumbuh 0,5% pada 2023 dan 0,6% pada tahun ini. Hunt berpandangan pertumbuhan ekonomi akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk memangkas beban pajak.

"Masih terlalu dini untuk mengetahui apakah APBN bisa menanggung pengurangan pajak secara lebih lanjut. Namun, kami percaya pengurangan pajak yang tepat sasaran akan menciptakan perbedaan besar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Hunt seperti dilansir theguardian.com.

Untuk diketahui, pemangkasan tarif pajak akan diumumkan oleh pemerintah Inggris dalam Spring Budget 2024 yang akan dirilis pada 6 Maret 2024. Kebijakan ini ditengarai dilatarbelakangi oleh jebloknya elektabilitas Partai Konservatif di berbagai survei.

Berdasarkan survei YouGov tertanggal 16-17 Januari 2024, Partai Buruh diperkirakan akan memenangkan 385 dari total 650 kursi di parlemen, sedangkan Partai Konservatif diperkirakan hanya akan memenangkan 169 kursi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Rabu, 29 Januari 2025 | 15:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (5)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Batas Pengenaan PPh 21

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi