PENGAMPUNAN PAJAK

Jelang Akhir Tahun, Counter Tax Amnesty Ditambah

Redaksi DDTCNews | Selasa, 27 Desember 2016 | 18:08 WIB
Jelang Akhir Tahun, Counter Tax Amnesty Ditambah

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak telah mempersiapkan langkah efektif guna mengantisipasi membludaknya partisipan program pengampunan pajak menjelang berakhirnya periode kedua dengan tarif tebusan 3%.

Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) sudah dikoordinasikan untuk melayani partisipan program pengampunan pajak sebaik-baiknya, khususnya dalam menangani ramainya antrean program tersebut.

“Seluruh KPP maupun Kanwil sudah diminta untuk mempersiapkan tambahan loket atau counter pelayanan program tax amnesty. Kantor Pusat Ditjen Pajak dan Kanwil se-Jakarta di tempat yang sama sudah ditambah menjadi 48 loket,” ucapnya kepada DDTCNews, Selasa (27/12).

Baca Juga:
Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Penambahan counter layanan program pengampunan pajak diharapkan mampu menampung seluruh partisipan dalam mendaftarkan kebijakan perpajakan itu. Bahkan hal ini juga mampu mengurangi estimasi waktu menunggu partisipan lainnya.

Untuk hari ini, banyaknya konter yang dipersiapkan di Kantor Pusat Ditjen Pajak masih mampu menampung dan melayani seluruh partisipan yang hadir. Konter program pengampunan pajak pun masih akan tetap memberikan pelayanan hingga pukul 21:00.

Maka dari itu, partisipan program pengampunan pajak yang telah hadir dan mendapatkan nomor antrean, masih memiliki cukup waktu untuk bisa mendapatkan haknya pada hari ini.

“Penambahan counter ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan layanan atas jumlah partisipan yang mengunjungi setiap kantor pajak dalam mengikuti program tax amnesty,” tuturnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 06 Juli 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Jumat, 29 Desember 2023 | 16:00 WIB PEMILU 2024

Bicara Kepastian Hukum, Ganjar Cerita Soal Peserta Tax Amnesty

Jumat, 06 Oktober 2023 | 11:43 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Raup Triliunan dari Penerbitan SBN Khusus PPS, Kemenkeu Beberkan Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB