MEKSIKO

Jaring Aset WP, Negara Ini Terapkan Tax Amnesty

Redaksi DDTCNews | Jumat, 03 Februari 2017 | 18:31 WIB
 Jaring Aset WP, Negara Ini Terapkan Tax Amnesty

MEXICO CITY, DDTCNews – Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto baru-baru ini mengumumkan secara resmi pemberlakuan program tax amnesty untuk repatriasi aset. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak Meksiko untuk memulangkan asetnya yang di luar negeri hanya dengan membayar pajak dengan tarif 8%.

Enrique mengatakan program ini akan berlaku selama jangka waktu enam bulan yang terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017. Repatriasi aset yang dilakukan oleh wajib pajak, tambahnya, harus diinvestasikan di Meksiko dalam jangka waktu minimal dua tahun.

“Ini merupakan kesempatan bagi wajib pajak Meksiko untuk memulangkan hartanya yang disimpan di luar negeri dan belum dilaporkan serta belum dibayarkan pajaknya,” ungkapnya, Selasa (31/1).

Baca Juga:
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Enrique menambahkan, tarif sebesar 8% ini merupakan tarif terendah yang diberikan. Pasalnya, jika tidak ada program tax amnesty, maka wajib pajak akan dikenakan tarif normal sebesar 30% untuk wajib pajak badan dan tarif 35% untuk wajib pajak individu.

Repatriasi ini harus dilakukan melalui bank Meksiko dan broker. Repatriasi aset dari luar negeri ke Meksiko ini hanya berlaku untuk aset-aset yang telah ditetapkan pada aturan hukum yang berlaku, seperti tanah atau bangunan, serta harta yang dapat digunakan dalam kegiatan yang menghasilkan penerimaan bagi wajib pajak, dan investasi lainnya yang ditentukan.

Kendati demikian, program tax amnesty ini, seperti dilansir dalam Tax-news.com, tidak berlaku atas harta atau penghasilan yang sedang diaudit atau diperiksa oleh otoritas pajak Meksiko, atau atas penghasilan yang berasal dari kegiatan ilegal. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Jumat, 22 November 2024 | 09:11 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kebijakan Prabowo Naikkan PPN dan Tax Amnesty, Kejar Tambahan Modal?

Rabu, 20 November 2024 | 08:40 WIB BERITA PAJAK HARI INI

RUU Pengampunan Pajak untuk Dukung Visi dan Misi Pemerintahan Baru

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra