TURKI

Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Masa Pemangkasan Pajak Diperpanjang

Redaksi DDTCNews | Senin, 25 Maret 2019 | 10:54 WIB
Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Masa Pemangkasan Pajak Diperpanjang

Ilustrasi. (foto:Hürriyet Daily News)

ANKARA, DDTCNews – Pemerintah Turki memperpanjang masa pemotongan pajak pada mobil dan beberapa produk. Langkah ini dilakukan untuk menggenjot konsumsi di tengah pemulihan ekonomi.

Perpanjangan tersebut diberikan dalam jangka yang berbeda-beda, tergantung jenis produknya. Langkah yang telah ditempuh pada 2018 itu didasari pada upaya untuk kembali menghidupkan pasar di bawah tekanan mata uang yang masih terjadi.

“Pemotongan pajak pada mobil, kendaraan komersial, dan peralatan rumah tangga diperpanjang hingga 30 Juni. Sementara, pemangkasan pajak pada furniture dan sertifikat hak perumahan akan tetap berlaku hingga 31 Desember,” demikian informasi resmi pemerintah, seperti dikutip pada Senin (25/3/2019).

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Semua tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kendaraan komersial diturunkan menjadi 1% dari posisi sebelumnya 18%. Sementara itu, tarif khusus pajak konsumsi untuk peralatan rumah tangga telah ditetapkan menjadi 0%. Adapun tarif untuk perumahan dan furnitur dipangkas dari 18% menjadi 8%.

Turki telah melihat tingginya volatilitas mata uang. Selain itu inflasi tahun berjalan dan tahunan tercatat di atas 20% pada Januari 2019. Dengan performa tingkat inflasi sebesar itu, pemerintah pada bulan ini telah meluncurkan penjualan sayuran murah dan barang penting lainnya pada di pasar sementara.

Pasar sementara yang dikelola pemerintah langsung ini berada di Istanbul, Ankara dan kota-kota lain. Langkah ini diharapkan mampu menurunkan harga. Namun, penjualan yang diatur oleh negara berdampak kecil pada angka inflasi.

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Sementara itu, pemerintah Turki juga menaikkan withholding tax beberapa deposito mata uang asing. Pungutan pajak deposito berjangka dalam mata uang asing antara enam bulan hingga setahun dinaikkan menjadi 20% dari posisi sebelumnya 16%.

Selanjutnya, pajak untuk deposito berjangka mata uang asing lebih dari setahun dinaikkan dari 13% menajdi 18%. Pasalnya, simpanan mata uang asing dalam akun perbankan Turki menyumbang sekitar 50% dari total deposito.

Ketua Asosiasi Pemasok Kendaraan Alper Kanca mengatakan insentif berupa pemangkasan pajak sangat penting untuk menjaga momentum positif ekonomi karena stagnasi juga terjadi untuk pasa Eropa. Hal ini berpotensi menggerakkan konsumsi domestik.

Baca Juga:
Jasa Travel Agent Kena PPN Besaran Tertentu, PM Tak Dapat Dikreditkan

“Sudah pasti bahwa perpanjangan periode pengurangan pajak akan memiliki efek positif pada pasar domestik,” katanya.

Dia mengatakan pada 2018, penjualan pasar domestik mengalami penurunan 35% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 642.000 unit. Seperti dilansir xinhuanet, pada Februari 2019, ada penurunan penjualan domestik sekitar 53% dibandingkan Februari 2018. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?