KOTA PONTIANAK

Jadi Panutan WP, ASN Diminta Patuh Bayar PBB dan Pajak Kendaraan

Dian Kurniati | Rabu, 17 Juli 2024 | 12:00 WIB
Jadi Panutan WP, ASN Diminta Patuh Bayar PBB dan Pajak Kendaraan

Ilustrasi.

PONTIANAK, DDTCNews – Pemkot Pontianak, Kalimantan Barat meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) daerah untuk patuh dalam membayar pajak.

Pj Sekda Kota Pontianak Zulkarnain mengatakan ASN daerah harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam membayar pajak, terutama pajak bumi dan bangunan (PBB). Menurutnya, kepatuhan wajib pajak akan menentukan keberhasilan pembangunan di Kota Pontianak.

"ASN harus menjadi yang pertama menyalurkan iuran [pajak] untuk negara karena kita memberi contoh bagi masyarakat," katanya, dikutip pada Rabu (17/7/2024).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Saat ini, lanjut Zulkarnain, pemkot tengah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Bahkan, lunas PBB kini menjadi syarat untuk mengurus administrasi di Kota Pontianak.

Berkas yang mensyaratkan lunas PBB antara lain seperti permohonan/pengurusan administrasi perizinan, pendaftaran/penerimaan peserta didik, penerbitan rekomendasi, persetujuan bangunan gedung., pengurusan administrasi kependudukan, dan lain sebagainya.

Ketika mengurus berbagai berkas tersebut, masyarakat perlu melampirkan bukti lunas PBB di tahun bersangkutan. Adapun pembayaran PBB dapat dilakukan ketika wajib pajak telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB.

Baca Juga:
Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

Selain PBB, Zulkarnain juga mengingatkan ASN untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Dia pun meminta pajak atas semua kendaraan dinas turut dibayarkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor, Pemprov Kalbar bersama berencana melaksanakan razia terhadap kendaraan bermotor yang menunggak pajak, termasuk pada kendaraan dinas.

"Bapenda Kalbar akan melakukan razia yang akan mengecek nomor kendaraan roda 2 dan roda 4. Yang belum, supaya bisa dibayar," ujar Zulkarnain. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KINERJA BUMN

Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

Rabu, 29 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA CIMAHI

Cimahi Distribusikan SPPT PBB secara Elektronik Mulai Tahun Ini

Selasa, 28 Januari 2025 | 15:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat dan Bayar Deposit Pajak di Coretax DJP

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KINERJA BUMN

Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

Rabu, 29 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA CIMAHI

Cimahi Distribusikan SPPT PBB secara Elektronik Mulai Tahun Ini

Selasa, 28 Januari 2025 | 15:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat dan Bayar Deposit Pajak di Coretax DJP

Selasa, 28 Januari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan SKB Hibah dari Orang Tua ke Anak, Harus Pakai Akun Coretax

Selasa, 28 Januari 2025 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ayo Ingat Lagi! Enam Solusi untuk Wajib Pajak yang Lupa EFIN

Selasa, 28 Januari 2025 | 13:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai?

Selasa, 28 Januari 2025 | 13:00 WIB KOTA DENPASAR

Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

Selasa, 28 Januari 2025 | 12:30 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Lapor SPT Tahunan Masih di DJP Online, Apa Saja yang Perlu Disiapkan?

Selasa, 28 Januari 2025 | 11:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Berupaya Pangkas Impor BBM, RI Optimalkan Kilang Minyak Domestik