Jadi Beban Negara, Keringanan Pajak PBB Tidak Diperpanjang Tahun Ini

BANGKOK, DDTCNews – Pemerintah Thailand memutuskan untuk tidak memperpanjang fasilitas keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 2022 lantaran telah membebani keuangan negara hingga ฿30 miliar atau setara dengan Rp12,99 triliun.

Menteri Keuangan Thailand Arkhom Termpittayapaisith menyatakan keringanan PBB pada tahun ini dihapuskan. Sebelumnya, diskon PBB sebesar 90% diberikan sejak Juni 2020 hingga akhir 2021 guna membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Beban pemerintah dari pengurangan 90% pajak bumi dan bangunan yang diberikan pada tahun 2020 dan 2021 mencapai sekitar ฿30 miliar,” katanya seperti dikutip dari Nationthailand.com, Kamis (20/01/2022).

Perlu dicatat, PBB merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah. Alhasil, pemerintah pusat memberikan kompensasi atas pendapatan pemerintah daerah yang hilang tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak merasakan gejolak keuangan.

Meski demikian, keringanan tersebut membuat pemerintah pusat mencari sumber pendapatan lain untuk mengimbangi penurunan penerimaan pajak. Salah satunnya adalah dengan memajaki profit dari perdagangan mata uang kripto.

Tarif PBB di Thailand bervariasi. Bagi tanah tempat tinggal dikenai tarif PBB sebesar 0,02-0,1%. Bagi tanah pertanian, tarif pajak yang dikenakan sebesar 0,01%-01%. Untuk tanah dan bangunan milik perorangan dikenai tarif PBB sebesar 0,03%-0,1%.

Sementara itu, untuk tanah dan bangunan kosong dikenai tarif sebesar 0,3%-0,7%. Sementara itu, untuk rumah kedua dari pemiliknya dikenai tarif PBB sebesar 0,02%. Besaran tarif PBB tersebut bergantung pada nilai tanah dan bangunan yang ditentukan pemerintah daerah.

Seperti dikutip dari Bangkokpost, berbagai upaya pemulihan ekonomi dilakukan untuk menstabilkan kondisi fiskal negara. Pada 2022, Pemerintah Thailand menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 4%.

Pemerintah juga menargetkan pendapatan negara 2022 mencapai ฿2,40 triliun dan belanja negara senilai ฿3,10 triliun. Pemerintah juga hendak meminjam dana ฿700 miliar untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja negara. (rizki/rig)