JERMAN

Isu Pajak Panaskan Pemilu, Saling Adu Ide Keringanan Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 14 September 2021 | 10:13 WIB
Isu Pajak Panaskan Pemilu, Saling Adu Ide Keringanan Pajak

Ilustrasi.

BERLIN, DDTCNews - Isu kebijakan pajak menjadi jurus ampuh bagi para calon kanselir Jerman untuk memenangkan pemilu federal akhir bulan ini.

Pemimpin partai petahana Christian Democratic Union/CDU Armin Laschet menyampaikan janji politik untuk memangkas birokrasi dan memberikan keringanan pajak jika terpilih menjadi kanselir Jerman. Dia mengungkapkan agenda tersebut akan dieksekusi pada 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

"Kami ingin menjadi negara industri beriklim netral dengan mengamankan lapangan kerja yang sudah ada dan menciptakan yang baru," katanya dikutip pada Selasa (14/9/2021).

Baca Juga:
Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Armin menjelaskan agenda keringanan pajak akan berkaitan erat dengan rencana pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu insentif yang ditawarkan berlaku bagi penumpang transportasi umum dan calon pemilik rumah baru.

Kemudian dia menjanjikan pinjaman bebas bunga bagi rumah tangga yang bersedia memasang panel surya di atap rumah. Agenda keringanan pajak tersebut diprediksi menjadi tantangan terbesar Laschet.

Pasalnya, komitmen tersebut berasal dari partai petahana kanselir Angela Merkel yang sudah memimpin Jerman sejak 2005. Meyakinkan pemilih atas komitmen melakukan perubahan besar dalam kebijakan pajak sejak 2005 menjadi medan pertempuran utama bagi Laschet.

Baca Juga:
Biaya Hidup Makin Mahal, Senator Usul Jasa Listrik-Internet Bebas PPN

Sejauh ini, calon kanselir dari Social Democratic Party/SPD, Olaf Scholz masih unggul dalam jajak pendapat menjelang pemilu. Armin Laschet menjadi lebih agresif melancarkan kritik agar dapat mengungguli Scholz pada periode akhir jelang pemilihan.

Menurutnya, Scholz telah gagal menjalankan fungsi pengawasan selama memimpin kementerian keuangan Jerman. Otoritas fiskal di bawah Scholz dinilai tidak optimal melakukan pengawasan pada sektor jasa keuangan dan memerangi praktik pencucian uang.

"Dia tidak bertanggung jawab sebagai menteri atas aspek yang menjadi kewenangannya. Scholz telah gagal menjalankan kewajiban pengawasan sebagai menteri keuangan," ungkapnya seperti dilansir irishtimes.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi