JERMAN

Isu Pajak Panaskan Pemilu, Saling Adu Ide Keringanan Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 14 September 2021 | 10:13 WIB
Isu Pajak Panaskan Pemilu, Saling Adu Ide Keringanan Pajak

Ilustrasi.

BERLIN, DDTCNews - Isu kebijakan pajak menjadi jurus ampuh bagi para calon kanselir Jerman untuk memenangkan pemilu federal akhir bulan ini.

Pemimpin partai petahana Christian Democratic Union/CDU Armin Laschet menyampaikan janji politik untuk memangkas birokrasi dan memberikan keringanan pajak jika terpilih menjadi kanselir Jerman. Dia mengungkapkan agenda tersebut akan dieksekusi pada 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

"Kami ingin menjadi negara industri beriklim netral dengan mengamankan lapangan kerja yang sudah ada dan menciptakan yang baru," katanya dikutip pada Selasa (14/9/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Armin menjelaskan agenda keringanan pajak akan berkaitan erat dengan rencana pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu insentif yang ditawarkan berlaku bagi penumpang transportasi umum dan calon pemilik rumah baru.

Kemudian dia menjanjikan pinjaman bebas bunga bagi rumah tangga yang bersedia memasang panel surya di atap rumah. Agenda keringanan pajak tersebut diprediksi menjadi tantangan terbesar Laschet.

Pasalnya, komitmen tersebut berasal dari partai petahana kanselir Angela Merkel yang sudah memimpin Jerman sejak 2005. Meyakinkan pemilih atas komitmen melakukan perubahan besar dalam kebijakan pajak sejak 2005 menjadi medan pertempuran utama bagi Laschet.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Sejauh ini, calon kanselir dari Social Democratic Party/SPD, Olaf Scholz masih unggul dalam jajak pendapat menjelang pemilu. Armin Laschet menjadi lebih agresif melancarkan kritik agar dapat mengungguli Scholz pada periode akhir jelang pemilihan.

Menurutnya, Scholz telah gagal menjalankan fungsi pengawasan selama memimpin kementerian keuangan Jerman. Otoritas fiskal di bawah Scholz dinilai tidak optimal melakukan pengawasan pada sektor jasa keuangan dan memerangi praktik pencucian uang.

"Dia tidak bertanggung jawab sebagai menteri atas aspek yang menjadi kewenangannya. Scholz telah gagal menjalankan kewajiban pengawasan sebagai menteri keuangan," ungkapnya seperti dilansir irishtimes.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan