Integrasi Layanan Digital Antar Instansi, Pemerintah Terapkan GovTech

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2023 dalam rangka mempercepat transformasi digital dan meningkatkan keterpaduan layanan digital nasional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan percepatan dilakukan dengan berfokus pada SPBE prioritas yang ditangani tim digital nasional atau GovTech.

"Secara short-term pada 2024, akan menjadi proof point penerapan GovTech di pemerintahan saat ini untuk pemerintah selanjutnya." katanya, dikutip pada Selasa (26/12/2023).

Pendirian GovTech untuk menangani SPBE prioritas telah diterapkan di negara-negara top 20 indeks EGDI PBB 2022. Dalam hal ini, Perum Peruri akan berperan sebagai GovTech Indonesia pada masa mendarang.

"Secara medium-term, akan meningkatkan indeks EDGI Indonesia. Untuk dampak long-term, digitalisasi ini akan membangun birokrasi yang efisien dan efektif, pembangunan manusia yang maksimal, dan pertumbuhan ekonomi," ujar Anas.

Aplikasi SPBE prioritas diselenggarakan untuk mendukung layanan pendidikan terintegrasi, layanan kesehatan terintegrasi, layanan bantuan sosial terintegrasi, dan layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital,

Selanjutnya, aplikasi SPBE prioritas juga akan mendukung layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian.

Dengan terbitnya Perpres 82/2023, Perum Peruri selaku penyelenggara SPBE prioritas bertugas mengidentifikasi masalah penyelenggaraan SPBE prioritas, pendalaman kebutuhan pengguna, dan perancangan solusi tepat guna.

Tak hanya bagi pemerintah pusat, Perpres 82/2023 juga mengamanatkan kepada pemda untuk mendukung dan melaksanakan percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan SPBE prioritas. (rig)