Insentif Pajak untuk Pacu Investasi, Begini Pandangan Pengusaha

JAKARTA, DDTCNews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai terdapat sejumlah faktor yang dipertimbangkan pengusaha dalam menentukan tujuan investasi.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita menyebut faktor tersebut mulai dari stabilitas makroekonomi hingga jaminan kepastian hukum. Menurutnya, insentif pajak juga penting, tetapi bukan satu-satunya alasan investor.

"Insentif pajak pastinya juga berpengaruh, tetapi sifatnya sebagai sweetener," katanya, dikutip pada Minggu (15/1/2023).

Berdasarkan MIGA Political Risk Survey, lanjut Suryadi, terlihat bahwa stabilitas makroekonomi menjadi hal yang paling penting di mata investor dalam berinvestasi di negara berkembang. Simak 'Insentif Pajak Tak Boleh Hanya Dinikmati Investor Skala Besar'.

Sementara itu, menurut Global Investment Competitiveness Survey oleh World Bank, transparansi birokrasi (public agencies) dan investment protection guarantees menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan investor.

Faktor yang juga penting dalam keputusan investasi ialah jaminan kepastian hukum terhadap modal yang ditanamkan, termasuk soal konsistensi kebijakan dengan pelaksanaan, penghargaan terhadap asas kesakralan kontrak, jaminan perlindungan investasi, dan tidak adanya diskriminasi terhadap investor.

Suryadi kemudian merujuk laporan OECD yang menyatakan pajak menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan lokasi investasi dan menjadi faktor yang memengaruhi persepsi investor global. Meski begitu, yang dipertimbangkan investor hanya perkara insentif pajak.

"Investor juga mempertimbangkan transparansi, kesederhanaan sistem pemungutan, kepastian peraturan perpajakan, kestabilan kebijakan, dan macam atau jenis pungutan lain seperti pajak daerah dan retribusi yang nantinya akan dikenakan," ujarnya.

Suryadi menyarankan pemerintah untuk terus menyempurnakan kebijakan dan skema insentif pajak. Sebab, kebijakan insentif pajak tidak bisa diseragamkan mengingat kebutuhan masing-masing sektor usaha juga berbeda.

Dia juga meminta pemerintah memberikan insentif dengan berlandaskan pada penghitungan matang, yang diikuti dengan evaluasi atau pengukuran efektivitas, agar fasilitas tidak hanya dinikmati investor skala besar.

Selain itu, pemberian insentif juga perlu dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat berjalan beriringan. (rig)