THAILAND

Insentif Pajak Tak Cukup Tarik Investor, Ini Langkah Pemerintah

Dian Kurniati | Minggu, 07 Februari 2021 | 10:01 WIB
Insentif Pajak Tak Cukup Tarik Investor, Ini Langkah Pemerintah

Salah satu objek wisata di Bangkok Thailand. Pemerintah Thailand membentuk komite ad hoc yang bertugas menarik perusahaan raksasa dunia agar membuka kantor regional di negara tersebut.(Foto: ttgasia.com)

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand membentuk komite ad hoc yang bertugas menarik perusahaan raksasa dunia agar membuka kantor regional di negara tersebut.

Wakil Perdana Menteri Thailand Supattanapong Punmeechaow mengatakan komite itu akan menyiapkan langkah-langkah istimewa agar banyak investor besar yang terpikat. Pasalnya, kebijakan tarif pajak khusus untuk perusahaan yang membuka kantor regional di Thailand kurang efektif.

"Pengurangan pajak penghasilan pribadi dan badan yang ada saat ini tidak cukup menarik untuk menarik perusahaan asing membangun kantor regionalnya di Thailand," katanya, Kamis (4/2/2021).

Baca Juga:
Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

Supattanapong mengatakan pemerintah telah memberikan sejumlah hak istimewa, termasuk skema pajak khusus, bagi perusahaan multinasional yang membuka kantor regional di Thailand.

Perusahaan itu akan mendapatkan tarif pajak penghasilan (PPh) hanya 10% dari laba bersih atas pendapatan yang diperoleh di negara tersebut. Tarif PPh badan di Thailand normalnya 20%.

Pemerintah juga mengenakan PPh 10% pada laba bersih atas royalti yang diperoleh perusahaan dari cabang luar negeri, atau atas bunga yang diperoleh karena memberikan pinjaman.

Baca Juga:
Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Selain itu, perusahaan berhak memperoleh pembebasan pajak atas dividen yang diterima dari perusahaan terkait dan untuk dividen yang dibayarkan dari keuntungan konsesi kepada pemegang saham yang tidak memiliki bisnis di Thailand.

Setelah mengetahui insentif itu kurang efektif, pemerintah akan segera meluncurkan paket baru demi menarik perusahan-perusahaan besar. Isinya tidak hanya mencakup PPh, melainkan juga penyediaan infrastruktur serta kemudahan prosedural dalam mengurus visa dan izin kerja.

Supattanapong juga menyebut semua tugas tersebut akan dijalankan oleh komite ad hoc, yang dipimpin langsung oleh penasihat pribadinya Chayotid Kridakorn.

Baca Juga:
Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Dilansir bangkokpost.com, Sekretaris Jenderal Dewan Investasi (Board of Investment/BoI) Duangjai Asawachintachit menyatakan akan segera mengadakan pertemuan untuk melaporkan realisasi investasi 2020, sekaligus membahas target investasi yang akan dicapai tahun ini.

Adapun pada 2019, realisasi investasi yang diajukan melalui BoI senilai 756 miliar baht atau setara dengan Rp352,96 triliun yang tersebar di 1.624 proyek. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 13:00 WIB KOTA DENPASAR

Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

Sabtu, 25 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Sabtu, 25 Januari 2025 | 12:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Kamis, 23 Januari 2025 | 15:19 WIB KONSULTASI PAJAK

Usaha Sektor Panas Bumi, Apa Saja Fasilitas PPh yang Bisa Digunakan?

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis