JEPANG

Insentif Pajak Mulai Dibahas Perdana Menteri Jepang, Ini Sasarannya

Muhamad Wildan | Jumat, 20 November 2020 | 14:00 WIB
Insentif Pajak Mulai Dibahas Perdana Menteri Jepang, Ini Sasarannya

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. (foto: AFP)

TOKYO, DDTCNews – Partai petahana Liberal Democratic Party (LDP) akan memulai pembahasan insentif pajak yang diberikan pada tahun fiskal ke depan bagi korporasi yang mendukung digitalisasi dan investasi ramah lingkungan.

Ketua Komisi Pajak LDP Akira Amari mengatakan secara jangka panjang pemberian kedua insentif tersebut akan mengurangi beban pemerintah dalam menstimulus perekonomian dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi sektor privat.

"Kami akan membahas sistem perpajakan yang sesuai dengan visi Perdana Menteri (PM) Yoshihide Suga guna mendorong digitalisasi dan perekonomian yang ramah lingkungan," kata Amari seperti dilansir investing.com, dikutip Jumat (20/11/2020).

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Suga sebelumnya telah mencanangkan adopsi teknologi informasi dan kebijakan perekonomian yang mendukung keberlanjutan lingkungan serta mencegah perubahan iklim sebagai kunci pertumbuhan dan transformasi ekonomi.

Pemberian insentif pajak untuk investasi ramah lingkungan ditujukan untuk memangkas emisi karbon dari Jepang hingga ke titik 0 dan mencapai status carbon neutral pada 2050.

Salah seorang pejabat pada pemerintahan sempat mengatakan insentif pajak akan diberikan atas aktivitas produksi baterai lithium ion. Produk tersebut diperlukan untuk mendukung produksi kendaraan listrik dan sumber energi terbarukan.

Baca Juga:
Dorong Transaksi Saham, Senat Filipina Setujui Penurunan Tarif Pajak

Selain itu, digitalisasi bisnis juga diperlukan guna mempercepat dan menyederhanakan proses bisnis sektor publik dan privat yang selama ini cenderung memakan waktu sehingga menekan potensi pertumbuhan ekonomi.

Suga pun membentuk Digital Agency yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mendorong transformasi digital pada kegiatan ekonomi dan sosial di Jepang. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!