Insentif Mobil Listrik Dinilai Diskriminatif, Korea akan Temui AS

SEOUL, DDTCNews - Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan menggelar pertemuan khusus guna membahas insentif kredit pajak atas pembelian mobil listrik di AS berdasarkan aturan Inflation Reduction Act.

Harapannya, kebijakan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut dapat meminimalisasi dampak negatif dari insentif pajak terhadap mobil listrik yang diproduksi oleh pabrikan Korea Selatan.

"Kedua negara akan menggelar pertemuan pada pekan ini. Memang tidak mudah untuk mendorong revisi undang-undang di AS menjelang pemilu paruh waktu pada November. Namun, kami tetap terbuka atas segala kemungkinan yang ada," ujar Menteri Perdagangan Korea Selatan Ahn Duk Geun, dikutip Rabu (14/9/2022).

Ahn mengatakan pihaknya akan menemui US Trade Representative Katherine Tai pada pekan ini dan juga pekan depan di sela-sela gelaran pertemuan para menteri perdagangan negara G-20.

Pada pekan depan, Ahn juga akan menemui perwakilan-perwakilan dari negara anggota Uni Eropa. Pasalnya, negara-negara Uni Eropa juga memiliki kekhawatiran yang sama atas insentif kredit pajak tersebut.

Untuk diketahui, AS melalui Inflation Reduction Act memberikan insentif berupa kredit pajak senilai US$2.500 hingga US$7.500 kepada para pembeli mobil listrik. Namun, insentif hanya diberikan bila baterai mobil listrik diproduksi di AS, Meksiko, atau Kanada.

Komisi Eropa sebelumnya menyatakan insentif ini bersifat diskriminatif dan berpotensi menciptakan sengketa dagang antara AS dan Eropa.

"Insentif kredit pajak itu mendiskriminasi produsen asing dan akan menjadi hambatan perdagangan baru. Tentu saja insentif tersebut tidak sejalan dengan ketentuan WTO," ujar Juru Bicara Komisi Eropa Miriam Garcia pada bulan lalu.

Namun, pihak AS berpandangan insentif ini diperlukan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan bahan baku dari China. "Insentif ini bertujuan untuk mendorong produksi mobil listrik dalam negeri, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku dari China," ujar Juru Bicara USTR Adam Hodge. (sap)