Ini Tantangan Ekonomi RI 5 Tahun ke Depan

JAKARTA, DDTCNews – Perekonomian Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh positif untuk 5 tahun ke depan, namun akan ada sejumlah tantangan yang harus di hadapi untuk bisa tumbuh di atas 5%.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro memaparkan sejumlah tantangan tersebut dalam sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dua isu penting tersebut ialah soal struktur industri nasional dan defisit neraca transkasi berjalan atau current account deficit. “Dalam bidang ekonomi di mana butuh upaya lebih dari pemerintahan selanjutnya untuk menjawab isu strategis untuk 2020-2025,” katanya, Senin (25/9/2018).

Dia menjelaskan isu pertama ialah soal transformasi struktural ekonomi nasional. Pertumbuhan sektor manufaktur yang seharusnya jadi andalan dalam menggenjot ekonomi 5 tahun terakhir ini cenderung stagnan.

Akibatnya, hal tersebut menjadi faktor yang mengerem pertumbuhan ekonomi karena lambatnya pertumbuhansektor industri, sektor yang menciptakan nilai tambah besar untuk perekonomian nasional.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan saat ini laju kontribusi industri manufaktur masih berkisar pada angka 20% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, idealnya kontribusi indutri manufatur berada di atas 25% dari PDB.

“Hal ini penting agar motor penggerak ekonomi nasional bisa beralih dari awalnya eksploitasi sumber daya alam (SDA) ke industri manufaktur, yang artinya akan menciptakan nilai tambah bagi ekonomi,” katanya.

Isu kedua adalah soal defisit transkasi berjalan. Hal ini, menurut Bambang, menimbulkan kerentanan bagi perekonomian, terlebih saat kondisi seperti saat ini di mana ketidakpastian meningkat dalam ranah ekonomi global.

Dengan tantangan tersebut, Mantan Menteri Keuangan itu memproyesikan ekonomi nasional melalui pendekatan moderat akan tumbuh dalam rentang 5,4% hingga 5,7% per tahun. Oleh karena itu butuh usaha ekstra untuk menggenjot roda ekonomi lebih cepat lagi.

“Langkah perbaikan dalam menjawab kedua isu tersebut tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek, butuh konsistensi dalam jangka menengah panjang dan kebijakan yang berkesinambungan,” imbuhnya. (Bsi)