PEREKONOMIAN INDONESIA

Ini Saran Kadin Agar Ekonomi Tumbuh Lebih Cepat

Redaksi DDTCNews | Selasa, 16 Juli 2019 | 19:10 WIB
Ini Saran Kadin Agar Ekonomi Tumbuh Lebih Cepat

JAKARTA, DDTCNews – Pelaku usaha melihat perekonomian Indonesia sudah berjalan sesuai dengan arah yang tepat. Namun, mereka meminta agar pemerintah melakukan sejumlah pembenahan agar ada akselerasi pertumbuhan ekonomi lebih dari kisaran 5% yang terjadi saat ini.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani mengatakan secara fundamental, ekonomi nasional sudah berjalan di arah yang tepat. Diperlukan beberapa perbaikan agar laju ekonomi lebih cepat di masa mendatang.

“Ekonomi kita sudah going in the right direction tapi mungkin kecepatannya yang harus ditambah,” katanya dalam Seminar Kajian Tengah Tahun Indef, Selasa (16/7/2019).

Baca Juga:
Target Ekonomi 8% Diragukan, Prabowo Beri Instruksi ke Menteri-Pemda

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan perbaikan kebijakan tersebut terbagi dalam tiga area utama. Pertama, soal kepastian berusaha. Faktor ini kerap menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha dalam melakukan ekspansi usaha.

Menurutnya, harmonisasi kebijakan di level pusat dan daerah belum sepenuhnya berlaku bagi pelaku usaha. Hal ini yang kemudian menimbulkan ketidakpastian pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

“Di dunia usaha ini, we don't like surprises. Kita suka semuanya pasti dan terukur dan itu yang masih agak kurang dari kita. Misal di level pusat perizinan itu a, b, dan c tapi kerap kali di daerah itu bisa e, f, g hingga z,” paparnya.

Baca Juga:
Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kedua, ketenagakerjaan. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah melakukan pembaruan atas UU ketenagakerjaan. Perubahan aturan main tersebut sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Ketiga, akselerasi kebijakan dalam memanfaatkan porsi jumbo penduduk usia produktif atau bonus demografi. Momentum tersebut harus dimanfaatkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sekarang kita di tengah proses bonus demografi yang akan selesai pada 2040. Jadi PR [pekerjaan rumah] utama adalah bagaimana meningkatkan SDM [sumber daya manusia] lewat investasi jangka menengah dan pajang. Ini harus dilakukan secara masif, terstruktur dan cepat sasaran. Kalau tidak, [bonus demografi] akan sia-sia,” jelas Rosan. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 30 Desember 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Target Ekonomi 8% Diragukan, Prabowo Beri Instruksi ke Menteri-Pemda

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Selasa, 10 Desember 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Peran KEK, Airlangga: RI Perlu Contoh China dan Vietnam

BERITA PILIHAN
Selasa, 07 Januari 2025 | 20:30 WIB KOTA TANGERANG

Pemkot Tangerang Bidik Penerimaan Opsen Pajak Rp674 Miliar

Selasa, 07 Januari 2025 | 19:37 WIB KONSULTASI CORETAX

Registrasi Coretax Muncul ‘Nomor Identitas Diduplikasi’, Harus Gimana?

Selasa, 07 Januari 2025 | 19:20 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PMK DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu Bakal Direvisi, Ini Daftarnya

Selasa, 07 Januari 2025 | 16:00 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Realisasi Kepabeanan dan Cukai 2024 Tak Capai Target, Ini Perinciannya

Selasa, 07 Januari 2025 | 15:00 WIB KPP PRATAMA PROBOLINGGO

Gelar Edukasi, Fiskus: Manfaat Coretax Tak Hanya soal Integrasi

Selasa, 07 Januari 2025 | 14:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Berbasis Transaksi Terbukti Masih Tumbuh di 2024

Selasa, 07 Januari 2025 | 14:00 WIB BELANJA PEMERINTAH

Kementerian Bertambah, Pemerintah Tak Perlu Bikin APBN-Perubahan

Selasa, 07 Januari 2025 | 13:30 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Indonesia Masuk BRICS, Kemenlu: Demi Tatanan Global yang Inklusif

Selasa, 07 Januari 2025 | 13:01 WIB PUBLIKASI DDTC

Cek Ketentuan DPP Nilai Lain dalam UU PPN, Unduh di Sini!