APBN 2019

Ini Rincian Target Perpajakan 2019

Kurniawan Agung Wicaksono | Selasa, 06 November 2018 | 10:10 WIB
Ini Rincian Target Perpajakan 2019

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (31/10/2018) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2019 menjadi UU. Lantas, bagaimana rincian target penerimaan perpajakan untuk tahun depan?

Secara umum, penerimaan perpajakan 2019 ditetapkan senilai Rp1.786,4 triliun. Angka itu mengalami kenaikan 10,40% terhadap target dalam APBN 2018 senilai Rp1.618,1 triliun atau naik 15,36% dibandingkan dengan outlookpemerintah tahun ini Rp1.548,5 triliun.

Dari penerimaan tersebut, penerimaan pajak 2019 ditarget senilai Rp1.577,6 triliun. Target itu naik 10,79% dibandingkan target APBN 2018 senilai Rp1424,0 triliun atau tumbuh 16,78% dari outlook untuk realisasi tahun ini senilai Rp1.350,9 triliun.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Target penerimaan pajak tersebut terbagi atas pajak penghasilan (PPh) migas senilai Rp66,2 triliun dan pajak nonmigas senilai Rp1.511,4 triliun. Adapun dalam pajak nonmigas, penerimaan pos PPh nonmigas mendominasi sebesar 54,8% dengan nilai target Rp828,3 triliun.

Selanjutnya, untuk penerimaan kepabeanan dan cukai 2019 dipatok senilai Rp208,8 triliun. Target ini naik 7,57% dari target tahun ini senilai Rp194,1 triliun atau tumbuh 5,67% dari outlook tahun ini Rp197,6 triliun.

Dari nilai tersebut, penerimaan cukai masih mendominasi dengan target Rp165,5 triliun. Target ini hanya naik 6,50% dari APBN 2018 senilai Rp155,4 triliun atau tumbuh 6,43% dari outlook tahun ini senilai Rp155,5 triliun.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Sebagai informasi, dalam outlook pemerintah, shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – perpajakan diproyeksi mencapai Rp69,6 triliun. Shortfall khusus pajak dan pajak nonmigas masing-masing diproyeksi mencapai Rp73,1 triliun dan Rp90,4 triliun.

Berikut rincian target perpajakan dalam APBN 2019 yang dibandingkan dengan target APBN 2018 dan outlook tahun ini dari pemerintah.

POS APBN 2018 Outlook 2018 APBN 2019 % 2019 thdp
APBN 2018
% 2019 thdp
outlook 2018
PPh Migas 38,1 55,4 66,2 73,75 19,49
Pajak Nonmigas 1385,9 1295,5 1511,4 9,06 16,67
PPh Nonmigas 817,0 705,8 828,3 1,38 17,36
PPN 541,8 564,7 655,4 20,97 16,06
PBB 17,4 17,4 19,1 9,77 9,77
Pajak lainnya 9,7 7,6 8,6 -11,34 13,16
Kepabeanan dan Cukai 194,1 197,6 208,8 7,57 5,67
Cukai 155,4 155,5 165,5 6,50 6,43
Bea Masuk 35,7 37,6 38,9 8,96 3,46
Bea Keluar 3,0 4,4 4,4 46,67 0,00
JUMLAH PERPAJAKAN 1618,1 1548,5 1786,4 10,40 15,36
JUMLAH PAJAK 1424,0 1350,9 1577,6 10,79 16,78

Keterangan: satuan dalam triliun rupiah, untuk persentase dalam persen.

Sumber: Kemenkeu, diolah DDTCNews. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN