BERITA PAJAK HARI INI

Ini Lima Strategi Fiskal Dorong Ekonomi 2017

Redaksi DDTCNews | Selasa, 03 Januari 2017 | 09:17 WIB
Ini Lima Strategi Fiskal Dorong Ekonomi 2017

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan akan menerapkan lima strategi fiskal guna mendorong ekonomi tahun ini. Kabar tersebut menjadi topik utama pembahasan beberapa media nasional pagi ini, Selasa (3/17).

Menteri Keuangan Sri mulyani Indrawati mengatakan selain penggunaan dana repatriasi amnesti pajak, langkah kedua yang akan dilakukan adalah memantau kinerja BUMN yang mendapatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Ketiga, Menkeu akan meninjau ulang pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kalangan UKM.

Keempat, memangkas kesenjangan ekonomi antardaerah melalui kebijakan fiskal. Kelima, pemerintah mengandalkan penyerapan belanja kementerian dan lembaga untuk stimulus perekonomian.

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Kabar lainnya datang dari total realisasi penerimaan pajak per 31 Desember 2016 mencapai Rp1.105 triliun atau 81,54% serta turunnya harga barang dan jasa yang diatur oleh pemerintah mengakibatkan tekanan inflasi Desember 2016 melemah. Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • Realisasi Akhir Penerimaan Pajak Capai Angka 81,54%

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun ‎mengatakan penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp1.105 triliun, atau sebesar 81,54% dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang senilai Rp1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13% dibandingkan dengan 2015.

Hingga akhir periode kedua amnesti pajak yang berakhir bersamaan dengan penghujung 2016, penerimaan dari uang tebusan senilai Rp107 trililun. Rinciannya, Rp103 triliun merupakan uang tebusan, Rp739 miliar dari pembayaran bukti permulaan, serta Rp3,06 triliun dari pembayaran uang tunggakan penagihan pajak. Sedangkan total dana repatriasi luar negeri yang masuk sebesar Rp141 triliun.

Baca Juga:
Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran
  • Inflasi Mini di Akhir Desember 2016

Turunnya harga barang dan jasa yang diatur oleh pemerintah (administered price) menjadi penyebab inflasi bulan Desember 2016 ada di kisaran 0,3%-0,5% dan inflasi tahunan Desember 2016 tidak akan menyentuh 3,2% (yoy). Sejumlah ekonom memproyeksikan bahwa inflasi akhir tahun 2016 akan menjadi inflasi terendah sejak 2009. Hasil survei mingguan Bank Indonesia (BI), hingga pekan ketiga Desember 2016 laju inflasi tercatat 0,31% dan 2,91% (yoy). Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan inflasi tersebut didorong tarif transportasi dan peningkatan harga daging ayam dan telur ayam.

  • Waspadai Tekanan Daya Beli pada Awal 2017

Daya beli yang mulai terungkit pada akhir 2016 bakal melemas lagi. Pasalnya sejumlah kebijakan pemerintah pada awal 2017 dikhawatirkan akan kembali menggerus daya beli masyarakat. Beberapa di antaranya: pencabutan subsidi listrik untuk golongan pelanggan 900 volt ampere (VA) serta kenaikan tarif cukai rokok rata-rata 10,54%. Tidak hanya itu, kenaikan inflasi diprediksi juga dapat menggerus daya beli masyarakat sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi.

  • Kredit UMKM Tumbuh 11,4%

Jelang akhir 2016, kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mulai tumbuh pesat. Berdasarkan data uang beredar Bank Indonesia (BI) yang terbit 30 Desember 2016 tercatat, kredit UMKM tumbuh sebesar 11,4% secara yoy menjadi Rp804,1 triliun hingga November 2016. BI melaporkan semua segmen kredit UMKM mencatat kenaikan kredit, di mana pertumbuhan kredit tertinggi yakni sebesar 15,4% menjadi Rp239,8 triliun. Sementara untuk kredit mikro tumbuh sebesar 14,7% menjadi Rp181,8 triliun. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

Jumat, 18 Oktober 2024 | 09:14 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN