INSENTIF PAJAK

Ini Kata Dunia Usaha Soal Insentif 'Super Deductible Tax'

Redaksi DDTCNews | Senin, 10 Desember 2018 | 08:46 WIB
Ini Kata Dunia Usaha Soal Insentif 'Super Deductible Tax'

JAKARTA, DDTCNews – Insentif pajak teranyar berupa super deductible tax untuk kegiatan vokasi siap dirilis pemerintah. Dunia usaha memberikan pandangannya mengenai kebijakan yang ditujukan untuk menggenjot kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan vokasi di tanah air ini.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan secara umum pelaku usaha menyambut baik insentif yang akan digulirkan pemerintah. Menurutnya insentif diperlukan untuk kegiatan yang sifatnya jangka menengah dan panjang ini.

"Sangat baik ada potongan 200% seperti itu untuk training vokasi," katanya kepada DDTCNews, Jumat (7/12/2018). Namun, catatan diberikan Shinta perihal eksekusi kebijakan ketika jadi dirilis pemerintah. Aspek administrasi pajak menjadi perhatian Apindo. Pemerintah diminta untuk memudahkan pelaku usaha mengakses insentif tersebut.

Baca Juga:
Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

"Tapi kami juga sedang mereview bagaimana implementasinya," tambahnya.

Sementara, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Herman Juwono saat dihubungi DDTCNews menekankan bahwa dimensi litbang, terlebih pendidikan vokasi masih kurang diminati pengusaha, sehingga insentif dibutuhkan untuk mamacu keterlibatan swasta dalam kegiatan litbang dan vokasi.

Selain itu, kualitas pendidikan vokasi masih perlu ditingkatkan ke depannya. Pasalnya, peserta didik di segmen ini tergolong jumbo dan perlu ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk berkompetisi dalam pasar tenaga kerja.

Baca Juga:
Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Terlebih, lanjutnya, struktur ekonomi yang semakin dinamis dengan kehadiran internet melalui digitalisasi. Dengan insentif ini, diharapkan pengembangan pendidikan vokasi dan kegiatan litbang tidak bertumpu pada anggaran negara, tapi melibatkan swasta untuk meningkatkan derajat pendidikan vokasi dan kegiatan riset nasional.

"Anggaran pendidikan dalam realisasinya belum berhasil menciptakan lulusan di setiap strata yang siap kerja. Pendidikan vokasi harus ditingkatkan untuk mencetak lulusan yang skillful," katanya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Sabtu, 25 Januari 2025 | 12:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Kamis, 23 Januari 2025 | 15:19 WIB KONSULTASI PAJAK

Usaha Sektor Panas Bumi, Apa Saja Fasilitas PPh yang Bisa Digunakan?

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6