Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
PM India Narendra Modi (Foto: dailymail.co.uk)
NEW DELHI, DDTCNews – Perdana Menteri India Narendra Modi berjanji akan memberikan kemudahan peraturan bagi wajib pajak kelas menengah dan menengah ke atas dalam membayar pajaknya.
Dalam pidato Hari Kemerdekaan India yang ke-69, Narenda mengatakan ada kelas-kelas tertentu di India yang lebih sering mengalami masalah dengan pegawai pajak, yaitu mereka yang duduk di kelas menengah dan menengah ke atas.
“Mereka bermasalah dengan pegawai pajak jauh lebih sering ketimbang bermasalah dengan pegawai kepolisian. Saya harus mengubah situasi ini. Saya sedang berusaha dan saya akan mengubahnya,” ujar Narendra, kemarin (15/8).
Selain itu, Narendra juga mengatakan bahwa pemerintahannya telah berusaha menghapuskan berbagai macam kesulitan yang biasa dihadapi wajib pajak, khususnya ketika mereka meminta pengembalian dana (refund) karena lebih bayar.
Terkait masalah refund, banyak wajib pajak jujur yang mau membayar pajaknya, bahkan memberi ekstra sekian Rupee (mata uang India) supaya dirinya tidak menghadapi masalah pajak. Namun, begitu masuk kas negara, wajib pajak harus mengalami beragam kesulitan ketika memperjuangkan kelebihan tersebut kembali kepadanya.
“Mereka bahkan harus menunggu tanpa batas waktu atas refund tersebut. Maka dari itu, kami mengenalkan sistem refund baru berbasisonline, sehingga proses pengembalian lebih bayar bisa selesai antara 1 minggu hingga 3 minggu,” ujar Narendra seperti dikutip The Times of India.
Hal ini mungkin terjadi karena Narendra terus berusaha membuat pemerintahannya di periode kedua ini bisa bertanggung jawab dan melayani masyarakat dengan baik. Maka dari itu, ia terus mengusahakan kelonggaran sehingga wajib pajak beroleh kemudahan. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.