Ini Batasan Tertentu untuk Penghitungan Cadangan Piutang Tak Tertagih

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak boleh mengurangkan pembentukan cadangan piutang tak tertagih dari penghasilan bruto. Penghitungan berdasarkan pada standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak melebihi batasan tertentu.

Seperti diketahui, pembentukan cadangan piutang tak tertagih merupakan biaya yang diperoleh dari nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun pajak dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih awal.

“Batasan tertentu … diterapkan pada penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun pajak,” bunyi penggalan Pasal 4 ayat (4) PMK 74/2024, dikutip pada Jumat (8/11/2024).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) PMK 74/2024, nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun pajak harus menggunakan nilai yang lebih kecil antara nilai yang dihitung berdasarkan SAK yang berlaku di Indonesia atau nilai batasan tertentu.

Adapun batasan tertentu tercantum dalam Lampiran huruf A. Batasan tertentu ditentukan dan dapat dilakukan penyesuaian setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut ini daftar batasan tertentu penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun pajak.

A. WAJIB PAJAK YANG MENGELOMPOKKAN KUALITAS PIUTANG BERDASARKAN TAHAPAN (STAGING)

Untuk wajib pajak yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan kredit, meliputi:

1. bank umum;
2. perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. perusahaan pembiayaan konsumen;
4. perusahaan anjak piutang;
5. PT Perusahaan Pengelola Aset;
6. perusahaan pembiayaan;
7. perusahaan modal ventura;
8. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
9. perusahaan pergadaian;
10. PT Permodalan Nasional Madani;
11. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
12. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
13. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero);

batasan tertentunya adalah 1,4% dari piutang dalam tahap baik; 23% dari piutang dalam tahap kurang baik; dan 71% dari piutang dalam tahap buruk.

B. WAJIB PAJAK YANG MENGELOMPOKKAN KUALITAS PIUTANG BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS

Untuk wajib pajak yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, meliputi:

1. bank umum; dan
2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

batasan tertentunya adalah 1% dari piutang dalam kolektibilitas lancar; 5% dari piutang dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; 15% dari piutang dalam kolektibilitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; 50% dari piutang dalam kolektibilitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan 100% dari piutang dalam kolektibilitas macet setelah dikurangi nilai agunan.

Untuk wajib pajak yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, meliputi:

1. perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi;
2. perusahaan pembiayaan konsumen;
3. perusahaan anjak piutang;
4. perusahaan pembiayaan;
5. perusahaan modal ventura;
6. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
7. PT Permodalan Nasional Madani;
8. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);

batasan tertentunya adalah 1% dari piutang dalam kolektibilitas lancar setelah dikurangi nilai agunan; 5% dari piutang dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; 15% dari piutang dalam kolektibilitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; 50% dari piutang dalam kolektibilitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan 100% dari piutang dalam kolektibilitas macet setelah dikurangi nilai agunan.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Batasan tertentunya adalah 0% dari piutang dalam kolektibilitas lancar; 5% dari piutang dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; 15% dari piutang dalam kolektibilitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; 50% dari piutang dalam kolektibilitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan 100% dari piutang dalam kolektibilitas macet setelah dikurangi nilai agunan.

Bank perekonomian rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Batasan tertentunya adalah 0,5% dari piutang dalam kolektibilitas lancar; 3% dari piutang dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; 10% dari piutang dalam kolektibilitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; 50% dari piutang dalam kolektibilitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan 100% dari piutang dalam kolektibilitas macet setelah dikurangi nilai agunan.

Koperasi simpan pinjam yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Batasan tertentunya adalah 0,5% dari piutang dalam kolektibilitas lancar; 10% dari piutang dalam kolektibilitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; 50% dari piutang dalam kolektibilitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan 100% dari piutang dalam kolektibilitas macet setelah dikurangi nilai agunan.

Wajib pajak yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, meliputi perusahaan pergadaian; dan lembaga keuangan mikro. Batasan tertentunya adalah 1% dari piutang dalam kolektibilitas lancar; 5% dari piutang dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; 15% dari piutang dalam kolektibilitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; 50% dari piutang dalam kolektibilitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan 100% dari piutang dalam kolektibilitas macet setelah dikurangi nilai agunan. (kaw)