PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Ini 6 Agenda Prioritas yang Dibawa Indonesia di Finance Track G-20

Muhamad Wildan | Jumat, 11 Februari 2022 | 17:55 WIB
Ini 6 Agenda Prioritas yang Dibawa Indonesia di Finance Track G-20

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia memiliki 6 agenda prioritas prioritas dalam agenda Finance Track pada forum G20 yang dilaksanakan pada tahun ini.

Keenam agenda yang diusung oleh Indonesia dalam Finance Track antara lain exit strategy untuk mendukung pemulihan ekonomi, cara untuk mengatasi scarring effect, central bank digital currency (CBDC), keuangan yang berkelanjutan, perpajakan internasional, dan inklusi keuangan.

"Isu perpajakan internasional ini merupakan isu yang paling populer, di sini dibahas hak pemajakan atas perusahaan multinasional," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra, Jumat (11/2/2022).

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Perusahaan multinasional yang dimaksud utamanya adalah perusahaan digital yang selama ini bisa memperoleh penghasilan dari negara berkembang tanpa memiliki kehadiran fisik di negara-negara pasar tersebut.

"Misal perusahaan digital di AS, pasarnya ada di semua negara termasuk Indonesia. Dia dapat pendapatan dari kita juga, kira-kira pemajakan terhadap pendapatannya tadi seperti apa? Itu dibahas di agenda perpajakan internasional," ujar Wempi.

Dalam agenda exit strategy, Indonesia berupaya untuk mendorong adanya koordinasi pemulihan ekonomi jangka pendek antara negara-negara G20. Hal ini diperlukan agar pemulihan ekonomi dan berjalan selaras dan sinkron.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Guna mengatasi scarring effect, Indonesia mendorong adanya strategi jangka menengah untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh pandemi seperti masalah pengangguran dan investasi.

Mengenai CBDC, Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) mendorong adanya kajian atas mata uang digital dan dampaknya terhadap perekonomian secara umum.

Selanjutnya, keuangan yang berkelanjutan atau sustainable finance juga diperlukan guna mendukung pengembangan ekonomi hijau. Mengenai inklusi keuangan, Indonesia mendorong pemanfaatan sektor keuangan guna memberdayakan pendanaan bagi UMKM. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?