TRANSFER PRICING

Ini 3 Tantangan Penyusunan TP Doc Selama Masa Pandemi

Syadesa Anida Herdona | Jumat, 19 November 2021 | 17:12 WIB
Ini 3 Tantangan Penyusunan TP Doc Selama Masa Pandemi

Senior Partner DDTC Danny Septriadi saat menyampaikan opening speech dalam webinar bertajuk Facing Transfer Pricing Compliance in 2022 and Dispute Prevention Through Advance Pricing Agreement yang digelar DDTC Academy, Jumat (19/11/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Pandemi Covid-19 berpengaruh pada dunia perpajakan. Salah satu pengaruhnya terkait dengan paradigma penyusunan transfer pricing documentation (TP Doc).

Senior Partner DDTC Danny Septriadi menyampaikan otoritas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi jika wajib pajak mempunyai hubungan istimewa dan indikasi penghindaran pajak. Salah satu unsur yang dilihat apabila performa laba bersih wajib pajak lebih rendah dari usaha sejenis.

“Apakah ketentuan tersebut masih relevan di masa pandemi ini? Nyatanya seluruh perusahaan mengalami kerugian dan tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa ruginya harus lebih rendah dari industri sejenis,” ujarnya, Jumat (19/11/2021).

Baca Juga:
Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Dalam webinar bertajuk Facing Transfer Pricing Compliance in 2022 and Dispute Prevention Through Advance Pricing Agreement tersebut, Danny menjelaskan terdapat 3 tantangan yang dihadapi wajib pajak dalam penyusunan TP Doc, khususnya pada masa pandemi ini.

Pertama, penjelasan kerugian dalam TP Doc yang diakibatkan pandemi Covid-19. Tak dimungkiri selama pandemi, banyak industri yang mengalami kerugian. Penyusunan TP Doc menjadi kesempatan wajib pajak untuk menjelaskan fakta-fakta sebenarnya dari transaksi yang ada.

Kedua, TP doc dapat mencegah adanya pemeriksaan. Danny mengingatkan penjelasan dalam TP Doc harus detail untuk meminimalisasi dilakukannya pemeriksaan. Apalagi, jika masuk menjadi sengketa, penyelesaiannya membutuhkan waktu cukup lama.

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Namun demikian, Danny menyampaikan mitigasi yang dapat dilakukan adalah melalui Advanced Pricing Agreement (APA). Jika diterapkan secara efektif, APA dapat membantu dalam penyelesaian sengketa transfer pricing.

Ketiga, perbedaan aturan dalam ketentuan TP Doc. PMK 213/2016 mewajibkan dokumentasi penetapan harga dilakukan sebelum transaksi dilakukan. Namun, sesuai dengan SE-50/2013 dan PER-22/2013, pedoman audit masih menggunakan pendekatan testing the price.

“Hal paling penting bukan hanya membuat TP Doc. Namun, bagaimana mempertahankan TP Doc tersebut. Akan percuma untuk membuat TP Doc tapi tidak bisa dipertahankan,” tegasnya dalam acara yang digelar DDTC Academy tersebut.

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Webinar ini dibawakan oleh 2 expert transfer pricing DDTC yang telah mengantongi sertifikat Transfer Pricing dari Chartered Institute of Taxation (CIoT), Inggris. Mereka adalah Partner of Transfer Pricing DDTC Romi Irawan dan Assistant Manager of Transfer Pricing DDTC Muhammad Putrawal Utama.

Sebagai tambahan informasi, saat ini DDTC menjadi salah satu institusi dengan jumlah profesional bersertifikasi ADIT cukup banyak. DDTC juga memenangkan penghargaan Indonesia Transfer Pricing Firm of the Year dalam ajang ITR Asia-Pacific Tax Awards 2021.

Adapun DDTC Academy memberikan program pelatihan pajak internasional dan transfer pricing dengan standar tinggi. DDTC Academy juga menjadi satu-satunya penyedia pelatihan persiapan sertifikasi ADIT di Indonesia yang direkomendasikan CIOT. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?