ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Lakukan Pembetulan SPT tapi Sedang Diperiksa, Harus Apa?

Muhamad Wildan | Senin, 06 Mei 2024 | 12:30 WIB
Ingin Lakukan Pembetulan SPT tapi Sedang Diperiksa, Harus Apa?

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak tidak bisa melakukan pembetulan surat pemberitahuan (SPT) jika Ditjen Pajak (DJP) telanjur melakukan pemeriksaan.

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Giyarso mengatakan bila DJP sudah melakukan pemeriksaan, wajib pajak berkesempatan untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, bukan pembetulan SPT.

"Bagaimana kalau dia sudah diperiksa? Di undang-undang perpajakan ini masih difasilitasi, tetapi namanya bukan pembetulan, namanya pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Mirip tetapi agak berbeda," ujar Giyarso dalam TaxLive 131, dikutip Senin (6/5/2024).

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dapat dilakukan oleh wajib pajak meski DJP sedang melakukan pemeriksaan sepanjang DJP belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.

Pajak yang kurang dibayar akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT harus dilunasi oleh wajib pajak. Tak hanya itu, wajib pajak juga harus membayar sanksi administrasi berupa bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah uplift factor 10% dibagi 12.

"Dia bayar sendiri nih sanksi administrasinya. Kalau tadi pembetulan kita menunggu DJP menerbitkan STP, kalau di sini kita harus bayar sendiri karena kita yang tahu," ujar Giyarso.

Baca Juga:
Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak juga harus menyampaikan laporan tersendiri tentang pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT.

"Untuk yang ini [laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT] baru bisa dilakukan secara manual. Nanti saat coretax mudah-mudahan ini bisa dilakukan secara elektronik," ujar Giyarso.

Untuk diketahui, pengungkapan ketidakbenaran pengisian PT diatur pada Pasal 8 ayat (4) UU KUP. Merujuk pada ayat penjelas dari Pasal 8 ayat (4) UU KUP, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dapat dilakukan atas SPT Tahunan ataupun SPT Masa untuk tahun pajak, bagian tahun pajak, atau masa pajak yang diperiksa.

Baca Juga:
Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sesungguhnya terutang.

Perlu dicatat, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tidak menghentikan proses pemeriksaan. "Untuk membuktikan kebenaran laporan wajib pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai," bunyi ayat penjelas dari Pasal 8 ayat (4) UU KUP. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra